4. Pelayanan Publik
KPK bersama Pemkab Toba juga meninjau efektivitas pelayanan publik pada sektor perizinan, pendidikan (khususnya penerimaan siswa baru), kesehatan (RSUD dan Puskesmas), serta dukungan database kependudukan (Dukcapil) dalam mendukung program pembangunan daerah.
5. Aset/Barang Milik Daerah (BMD)
Pembahasan meliputi tindak lanjut penanganan aset bermasalah, progres sertifikasi tanah, serta penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Upaya ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas tata kelola aset daerah.
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah
Rapat juga meninjau target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi tahun 2025, serta penagihan piutang pajak dan retribusi yang belum terselesaikan, dengan berpedoman pada catatan hasil pemeriksaan BPK dan laporan SPI 2024.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Selain itu, dibahas progres pelaksanaan reviu-reviu internal dan penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagai bagian dari peningkatan efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam upaya mendorong peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah serta memperkuat sinergi antara Pemda dan KPK dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
j
