Bahkan, menurut seniorennya Anton Sihombing, gaung dari Peringatan 20 Tahun Perjuangan Provinsi Tapanuli ini sekaligus akan mendorong dan meyakinkan pemerintah (Presiden) bahwa penetapan Provinsi Tapanuli saat ini bukan lagi stadium aspirasi masyarakat, melainkan sesinya atau forum eksekusi pemerintah yang bersifat top down.
“Soalnya, aspirasi masyarakat Tapanuli sudah tersalurkan secara penuh di dalam dokumen dan kepenuhan prosedur dan itu sudah ada di meja pihak pemangku keputusan, baik di DPR RI Komisi II dan juga di Kemdagri—Ditjen Otda. Terlepas dari adanya faktor moratorium pasca Ampres dan sebagainya, dan tanpa bermaksud diistimewakan, kita harap dan kita yakin Presiden Jokowi bisa buat kebijakan (keputusan) dengan argumen strategis terhadap Tapanuli untuk jadi Provinsi, misalnya seperti keputusan untuk pemekaran Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang mekar dari Provinsi Sumatera Selatan pada 2000 lalu,” papar Anton optimis.
Mantan anggota DPR RI (tiga periode) dan kini Dewan Pakar Partai Golkar itu dengan serius berharap adanya kebijakan yang setara (equal) seperti realisasi pembentukan Provinsi Babel yang mulanya hanya tyerdiri dari empat kabupaten saja (tanpa kotamadya), plus dengan penduduk yang juga di bawah tiga juta jiwa.
Anton juga berharap adanya semacam kajian politis dan juridis, khususnya bagi para tokoh politik dan pakar hukum dari kalangan warga Tapanuli, terhadap wacana perlu-tidaknya kebijakan Presiden RI untuk menerbitkan semacam Diskresi Presiden untuk penetapan Tapanuli jadi provinsi, bila sesi moratorium masih (terkesan) diperpanjang atau belum dicabut.
