“Sangat kita sayangkan, ternyata Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak mengantisipasi terjadinya situasi kacau seperti ini, bahkan Gubernur sendiripun belum ada memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan, dan anehnya lagi Kepala Disdik Sumut yang seharusnya bertanggung jawab, malah informasinya tidak berada di tempat, sehingga surat-surat pengumuman di tanda tangani seorang Plh,” katanya.
Gubernur Sumut jangan lupa, situasi kacau yang menyangkut hak warga negara harusnya disikapi secara serius. “Seharusnya Gubernur Sumatera Utara bersikap tegas, karena ini menyangkut marwah Sumatera Utara, kekacauan PPDB ini mengindikasikan terjadi ketidaksinkronan Komunikasi Gubernur dengan Dinas terkait,” ujarnya.
Fadli menyarankan Gubernur Sumut melakukan evaluasi total di Disdik Sumut, mengapa hanya untuk layanan penerimaan siswa baru saja, terjadi kekacauan seperti ini, sehingga mengakibatkan kepanikan para orang tua siswa.
“Evaluasi juga penting dilaksanakan terhadap penyedia layanan eletronik sebagai programer juga harus di minta pertanggungjawaban,” katanya.
Provider penyedia layanan elektronik selayaknya diminta klarifikasi perihal kekacauan dan keterlambatan proses penerimaan siswa baru secara online. D|Red-09
