Raker Komisi I DPRD, membahas pengelolaan Dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang dibuka oleh Nasip Simbolon Wakil Ketua DPRD Samosir.
Nasip Simbolon menyampaikan, Raker dilaksanakan guna mencari solusi atas masalah penunggakan Dana Bergulir SPP yang terjadi di Seluruh Kecamatan.
Pada kesempatan tersebut Nasip Simbolon menampung aspirasi dan kendala serta tindakan yang sudah dilakukan oleh PPAMD bersama UPK dalam melakukan Penagihan.
Ketua Komisi I DPRD Samosir Saurtua Silalahi ST mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk melakukan fungsi pengawasannya dalam pengelolaan dana SPP.
“Kami ingin meminta bagaimana pengelolaan dana bergulir, bagaimana metode bagi hasilnya, berapa persen beban bunga pinjaman yang dibuat,” katanya.
Menurut Saurtua Silalahi , hal lain perlu diperhatikan agar semua tunggakan segera ditagih, agar dana itu bisa dipakai atau digulirkan kepada yang memerlukan.
BACA JUGA: Terkait Jalan Provinsi Longsor di Huta Hotang, Komisi III DPRD Samosir Konsultasi ke UPTJJ DBMBK
Kadis PPAMD Samosir menjelaskan, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SPP ini, belum adanya regulasi atau peraturan baru untuk pengelolaan SPP yang meliputi struktur pengeloaan, pengawasan dan pembinaan usaha, periodisasi pengurus/pengelola dan penyelesaian tunggakan.
Saat ini, katanya, pihaknya sedang melakukan inventarisasi kelompok SPP yang masih berjalan dan sekanjutnya akan melakukan musyawarah untuk periodisasi pengurus.
Dikatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kementerian agar dapat segera mengeluarkan aturan terkait pengelolaan SPP ini.
Ditambahkannya, bahwa jumlah kelompok SPP di 9 Kecamatan sebanyak 803 kelompok dgn jumlah tunggakan sebanyak Rp. 7.212.820.413,-.
Saurtua Silalahi menegaskan agar masalah tunggakan, periodisasi, tata kelola SPP dan bunga pinjaman dapat segera dituntaskan,” ujarnya. D|Med-24
