Mewakili masyarakat yang lahannya sudah diserahkan ke PT DPM, Damaris Boangmanalu mengaku sudah melepaskan lahan lima titik ke perusahaan tambang. Perusahaan itu, berjanji akan mempekerjakan anak, setelah beroperasi. Tetapi hingga kini, perusahaan itu belum mendapatkan adendum amdal.
Masyarakat sudah hampir 20 tahun menunggu PT DPM beroperasi, dengan harapan anak bisa bekerja. Karena bila hanya mengandalkan pertanian, tidaklah cukup.
Mereka berharap, jeritan warga bisa disampaikan kepada Menteri KLHK melalui bupati dan anggota dewan. “Kami sangat berharap, aspirasi ini bisa disampaikan langsung ke Menteri KLHK,” ucapnya.
Massa di depan kantor bupati diterima Plh Sekda Dairi, Budianta Pinem, Asisten 1, Jonny Hutasoit dan lainnya. Budianta mengatakan, pada prinsipnya pemerintah menerima aspirasi masyarakat. Pemerintah juga mendukung adanya investasi, tetapi perusahaan juga harus melengkapi segala persyaratan perizinan.
Budianta meminta aspirasi dari pekerja dan masyarakat yang mendukung keberadaan PT DPM, agar diserahkan secara tertulis. Lanjutnya, proses adendum amdal PT DPM masih berproses di KLHK.
Sementara di kantor DPRD Dairi diterima Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, Wakil Ketua Wanseptember Situmorang, Ketua Komisi 1, Hendra Tambunan, Ketua Komisi 2, Nasib Sihombing, Ketua Komisi 3, Togar Pasaribu dan anggota dewan lainnya. Sabam mengatakan, DPRD Dairi kolektif kolegal, sehingga aspirasi diberikan secara tertulis.
Kemudian Sabam Sibarani meminta para anggota dewan dan ketua komisi, menyampaikan tanggapan terkait aspirasi masyarakat pro tambang. Semua anggota DPRD mendukung PT DPM beropesasi.
“35 anggota dewan mendukung perusahaan tambang beroperaai. Dan aspirasi itu akan kami bawa ke KLHK, Desember ini. DPRD akan berangkat ke KLHK, menyampaikan aspirasi pekerja dan masyarakat,” ucap Sabam.(D|Red-5)
