Tapteng-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan langkah proaktif melalui agenda restorasi sempadan sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperkuat infrastruktur daerah. Kunjungan kerja yang berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, ini difokuskan untuk menemui warga yang menjadi korban banjir bandang hebat pada November 2025 silam. Kehadiran orang nomor satu di Sumut tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses rekonstruksi tanggul dan pemulihan sosial berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Urgensi Rehabilitasi dan Restorasi Sempadan Sungai
Dalam peninjauannya, Gubernur Bobby Nasution melihat secara mendalam kerusakan pada struktur pelindung tebing yang sebelumnya hancur diterjang luapan air. Banjir bandang tahun lalu tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyebabkan longsor yang menggerus lahan pemukiman warga di pinggiran sungai. Rehabilitasi kawasan melalui restorasi sempadan ini menjadi prioritas utama guna mencegah terulangnya bencana serupa yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat setempat.
Fokus utama pembangunan kali ini adalah pemasangan sistem bronjong dan sheet pile beton yang lebih permanen untuk memperkuat bantaran sungai. Mengingat lokasi yang terdampak berada di kawasan padat penduduk, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan yang sangat komprehensif agar alat berat dapat masuk ke titik pengerjaan. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kendala teknis di lapangan, seperti akses jalan yang sempit, tidak menghambat mobilitas material konstruksi.
Titik-titik krusial yang dipantau meliputi aliran Sungai Panjaitan, yang merupakan pertemuan hilir dari Sungai Siaili Tukka dan Sungai Aek Tolang. Selain itu, kondisi Sungai Aek Sibuluan di Kecamatan Pandan juga mendapat perhatian serius karena mengalami kerusakan parah pada bagian tikungan sungai. Arus air yang sangat deras pada tikungan tersebut menjadi penyebab utama ambruknya struktur penahan tanah sehingga puluhan meter lahan kini berubah menjadi aliran sungai.
Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa fenomena alam tersebut telah mengubah topografi wilayah secara drastis dalam waktu singkat. Arus air yang menghantam langsung dinding tanah menyebabkan tanah ambles dan menciptakan abrasi yang sangat luas hingga memakan area pemukiman. Oleh karena itu, pendekatan teknis yang diambil tidak lagi bisa menggunakan metode konvensional, melainkan harus menggunakan konstruksi beton yang jauh lebih kokoh dan tahan lama.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/persidangan-militer-oditur-sebut-eksepsi-terdakwa-mengada-ada/
Selain fokus pada pembangunan fisik tanggul, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan skema bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pemerintah berkomitmen mencarikan solusi hunian tetap bagi keluarga yang rumahnya hanyut atau tidak layak huni lagi. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab penuh pemerintah terhadap kesejahteraan warga terdampak yang berada di wilayah kewenangannya.
“Karena ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka ini kita tanggungjawabi sepenuhnya demi kepentingan rakyat,” tegas Bobby Nasution di sela-sela kunjungannya. Beliau menawarkan solusi berupa pembebasan lahan baru sebagai tapak rumah pengganti bagi warga yang bersedia merelakan lahan lama mereka. Lahan di pinggir sungai tersebut nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan sheet pile demi kepentingan perlindungan kawasan yang lebih luas.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Gibson Panjaitan, menambahkan bahwa sistem pasak bumi beton akan menjadi tulang punggung restorasi ini. Penggunaan teknologi sheet pile beton dipilih karena kemampuannya dalam menahan tekanan tanah dan terjangan arus deras sungai dibandingkan dengan bronjong kawat biasa. Keamanan jangka panjang menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan teknis yang diambil oleh dinas terkait.
Gibson mengakui bahwa tantangan terbesar dalam proyek ini bukan hanya soal teknis konstruksi, melainkan juga aspek sosial di lapangan. Persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek sangat dibutuhkan agar pengerjaan bisa dilakukan secara maksimal tanpa hambatan sosial. Komunikasi langsung yang dilakukan Gubernur kepada warga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya proyek ini bagi keselamatan bersama.
Sebagai langkah awal, pengerjaan pengerukan dasar sungai untuk mengatasi sedimentasi pascabanjir telah mulai dilakukan menggunakan beberapa unit alat berat. Pendangkalan sungai akibat endapan lumpur dan sampah menjadi pemicu utama meluapnya air ke pemukiman saat intensitas hujan tinggi. Dengan pengerukan ini, kapasitas tampung sungai diharapkan dapat kembali normal sebelum konstruksi permanen dimulai pada bulan-bulan mendatang.
Instruksi tegas dari Gubernur menetapkan bahwa pembangunan fisik bronjong beton harus sudah dimulai paling lambat pada Juni 2026. Jika koordinasi mengenai lahan dan aksesibilitas dapat diselesaikan lebih awal, maka pengerjaan ditargetkan sudah bisa kick-off pada Mei 2026. Kecepatan pengerjaan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknis pemerintah dan kerelaan masyarakat dalam mendukung percepatan infrastruktur di lingkungan mereka.
Proyek ambisius ini diperkirakan akan mencakup pembangunan dinding penahan sepanjang 400 hingga 600 meter di setiap titik lokasi yang telah ditentukan. Penentuan panjang konstruksi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko kerentanan wilayah terhadap bencana banjir di masa depan. Dengan restorasi sempadan yang tepat, Tapanuli Tengah diharapkan memiliki sistem pertahanan sungai yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
