Medan-Mediadelegasi: Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) menyarankan perombakan total kepengurusan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTC-UGG). Saran KMDT ini buat Pj Gubernur Sumut Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin.
“Langkah ini sangat mendesak agar Geopark Kardera Toba tidak tercoret dari UNESCO yang dapat merugikan kepariwisataan Indonesia, khususnya Sumatera Utara,” saran Wakil Ketua Umum DPP KMDT Ir Mandalasah Turnip SH, Jumat (8/9), di Medan.
Menurutnya, BPTC-UGG yang berperan melayani proses validasi ulang Geopark Kaldera Toba yang dilakukan tim asesor UNESCO tidak mampu bekerja professional. “Sudah lama terkesan dibiarkan, sejumlah persoalan dalam tubuh BPTC-UGG yang sangat mengecewakan. Terkesan tak solid, pecah, pengurus mengundurkan diri, hingga ketuanya menjadi tersangka,” ungkap Mandalasah, putra Simanindo, Samosir ini.
BACA JUGA: Tak Masuk Revalidasi UGG, Geopark Toba Bakal Dicoret UNESCO?
Kehadiran Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin memimpin Sumatera Utara, menurut Mandalasah merupakan harapan baru masyarakat kiranya dapat mencurahkan perhatiannya terhadap nasib Geopark Kaldera Toba. “Kita optimis, meski dalam masa kerja tergolong singkat, Bapak Hasanuddin mempunyai strategi menggairahkan kembali BPTC-UGG.
Sekadar untuk diketahui, UNESCO memberikan kartu kuning atas pengelolaan Geopark Kaldera Toba. Waktu tersedia untuk validasi tersedia dua tahun saja, untuk perbaikan agar keanggotaannya di UNESCO Global Geopark bisa diperpanjang.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Bahas Persiapan Revalidasi Geopark Toba
Ultimatum ini sesuai pengumuman UNESCO melalui laman resmi unesco.org. merupakan hasil validasi ulang Geopark Kaldera Toba yang dilakukan tim asesor UNESCO pada 31 Juli-4 Agustus 2023.
