Salah satunya adalah untuk membangun akses internet di 4.000 desa dan kelurahan yang ada pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia. Dimana sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia.
“Berdasarkan survey e-Government Development Index Tahun 2020 yang dirilis PBB terkait adopsi dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan di berbagai negara, Indonesia berada pada peringkat 88 dari 193. Harus kita akui ini masih tertinggal. Berangkat dari hal tersebut, kita harus mampu identifikasi kekurangan dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” pesan Ma’ruf.
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang membuka secara langsung Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 dari Kantor Regional X BKN Denpasar mengatakan, Rakornas Tahun 2020 mengangkat tema ‘Penerapan Digitalisasi ASN di Era Adaptasi Kerja Baru’.
Tujuannya adalah untuk menyinergikan dan mengakselerasi, serta menjaga kesinambungan program-program strategis digitalisasi sistem kepegawaian ASN dalam upaya mewujudkan satu data ASN nasional sebagai basis dalam melayani publik dan pengambilan keputusan di bidang SDM ASN.
“Rakornas diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi segenap komunitas kepegawaian nasional untuk menyamakan persepsi dan perspektif sekaligus menguatkan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh pejabat pembina kepegawaian dalam rangka percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi seiring dengan upaya mencari solusi atas dinamika dan tantangan yang dihadapi saat ini dan kedepan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Rakornas yang diikuti sekitar 20.000 ASN secara virtual juga dirangkai dengan peluncuran Sistem Informasi ASN (SIASN), Pemberiaan Penghargaan BKN Award Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS, serta paparan dari keynote speaker yakni Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan HRD Blue Bird Group Pambudi Sunarsihanto.D|Med-GH
