Jakarta-Mediadelegasi : KH Muhammad Nuh, anggota Komisi IV DPD RI, dengan tegas menolak wacana legalisasi kasino sebagai sumber pendapatan negara. Ia mengungkapkan tiga alasan utama yang mendasari penolakannya tersebut.
Nuh menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak usulan legalisasi perjudian pada 2010. Putusan MK ini masih relevan hingga saat ini dan menjadi landasan kuat bagi penolakan legalisasi kasino. MK menegaskan bahwa kebutuhan anggaran tidak berarti menghalalkan segala cara, termasuk judi.
Nuh menyatakan ada banyak sumber pendapatan lain yang bisa dikelola pemerintah tanpa kontroversi. Ia mendorong pemerintah mencari alternatif yang tidak menimbulkan masalah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral dan agama.
Sebagai tokoh agama, Nuh menekankan judi dilarang dalam Islam karena implikasi negatifnya dan uang hasil judi tidak akan membawa keberkahan. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek agama dan moral dalam membuat kebijakan.
Nuh juga meragukan penerapan aturan judi seperti di Malaysia dan Uni Emirat Arab di Indonesia. Ia berpendapat bahwa batasan ketat di negara-negara tersebut mungkin tidak bisa diterapkan di Tanah Air akibat penolakan berdasarkan hak asasi manusia (HAM).
Wacana legalisasi kasino sebagai sumber pendapatan negara menuai kontroversi di masyarakat. Banyak pihak yang menolak legalisasi kasino karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.
Nuh juga menyoroti dampak negatif judi yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Judi dapat menyebabkan kecanduan, masalah keuangan, dan konflik keluarga. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait judi.
Nuh mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendapatan baru yang lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, investasi, dan pengembangan sektor ekonomi lainnya.
Nuh menekankan pentingnya kebijakan yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan aspek moral dan agama. Pemerintah harus membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Masyarakat juga menolak wacana legalisasi kasino karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Penolakan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya nilai-nilai moral dan agama.
Nuh meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan tidak menimbulkan masalah. Pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam membuat kebijakan.
Nuh menekankan pentingnya nilai moral dan agama dalam membuat kebijakan. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek moral dan agama dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
