Medan-Mediadelegasi: Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) St Edison Manurung SE mengatakan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) sebagai pemekaran dari Sumatera Utara patut disikapi di Era Jokowi Presiden RI.
“Wacana yang lama membahana itu, kini kembali menggelinding, sehingga KMDT merasa perlu menggelar diskusi secara daring,” kata Edison Manurung menjawab Mediadelegasi, Kamis (15/12), melalui pesan WhatsApp.
Edison, Mantan Staf Khusus Ketua DPD RI Era DR H Oesman Sapta (saat ini Ketua Dewan Penasehat DPP KMDT) mengungkapkan, kerinduan banyak orang akan lahirnya Protap. “Tujuannya mensejahterakan masyarakat dan pelayanan prima, karena melihat kondisi Provinsi Sumut dengan jumlah Kota dan Kabupaten 33 sekarang, apabila moratorium dibuka era Jokowi, maka hanya enam kabupaten yang bergabung ke provinsi yang mayoritas berada di Kawasan Danau Toba,” katanya.
BACA JUGA: Edison Manurung: Rawat dan Jaga Pohon yang Baru Ditanam
Mantan Ketua DPP KNPI tercatat dua kali mewakili Pemuda Indonesia Sidang di PBB, AS New York ini mengaku optimis, dengan pemekaran atau berdirinya Protap, sehingga dengan Program Jokowi, Danau Toba sebagai salah satu kawasan wisata prioritas yang mendunia. “Ini mungkin antara lain menjadi baground bagi KMDT melakukan FGD,” ujarnya.
Menurutnya, selain dirinya, Focus Group Discussion (FGD) Virtual DPP KMDT akan digelar, Minggu 18 Desember 2022, dimulai Pukul 19.30 WIB itu, juga mengundang pembicara nasional, seperti Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI), Drs Nikson Nababan MSi (Bupati Taput yang juga Ketua Koordinator KMDT se-Kawasan Danau Toba), Gelmok Samosir (Pengurus Protap), JS Simatupang (Ketua Umum PPPT).
