Strategi Pemprov Sumut Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Senin, 12 Januari 2026 - 21:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sumut di aula raja inal. (Foto:Ist)

rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sumut di aula raja inal. (Foto:Ist)

Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan komitmen dan strategi serius dalam menangani dampak bencana alam yang melanda wilayahnya. Langkah ini diwujudkan dengan menyiapkan anggaran besar mencapai Rp430 miliar yang dialokasikan khusus untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor.

Anggaran tersebut tidak dikelola secara terpusat pada satu titik, melainkan disebar ke dalam lima bidang prioritas utama. ini adalah Strategi pemprov Sumatera Utara untuk memastikan bahwa proses pemulihan dapat berjalan secara merata dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terdampak.

Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alokasi dana terbesar, yakni sekitar Rp275 miliar. Dana ini difokuskan untuk memperbaiki fasilitas vital yang rusak, mulai dari jalan raya, jembatan, hingga perbaikan tanggul dan normalisasi aliran sungai guna mencegah bencana serupa di masa depan.

Strategi Pemprov Sumut Pacu Restorasi Bangunan Usai Bencana

Selain fisik bangunan publik, bidang infrastruktur juga mencakup rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak. Pemprov Sumut menyadari bahwa hunian yang layak adalah kebutuhan paling mendesak bagi para korban bencana agar mereka dapat segera kembali ke kehidupan normal.

Bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp36,8 miliar. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menjelaskan bahwa dana tersebut akan dibagi dua untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak serta pemberian SPP gratis bagi siswa di daerah bencana.

BACA JUGA:  GPIPS: Strategi Atasi Bencana dan Jaga Ketahanan Pangan

Di sektor kesehatan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp6,9 miliar untuk memastikan layanan medis tetap berjalan optimal bagi warga terdampak. Selain itu, terdapat pula dukungan dana untuk bidang komunikasi dan informatika senilai Rp1,68 miliar guna memulihkan jaringan informasi.

Melengkapi bantuan teknis tersebut, Pemprov Sumut juga menyiapkan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota sebesar Rp110 miliar. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki fleksibilitas dalam menangani kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.

Baca juga : https://mediadelegasi.id/sekolah-tzu-chi-pik-terbakar-akibat-tersambar-petir/

Terkait penyediaan tempat tinggal, Bobby Nasution merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai per unit hunian tersebut disetarakan dengan standar pemerintah pusat, yaitu Rp60 juta per unit rumah.

Bobby menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika nantinya seluruh huntap sudah tertutupi oleh anggaran BNPB, maka dana dari Pemprov akan dialihkan untuk menambah nilai atau kualitas bangunan rumah yang dibangun oleh pusat tersebut.

BACA JUGA:  Gubernur Bobby Nasution Lepas 1.179 Pramuka Sumut Menuju Jambore Nasional XII di Cibubur

Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan jaminan bahwa meskipun status tanggap darurat telah dicabut, bantuan akan terus mengalir. Fokus utama saat ini adalah memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian saat memasuki bulan puasa mendatang, dengan memberikan subsidi sewa rumah atau biaya tinggal di kerabat.

Pemerintah pusat melalui BNPB juga memberikan santunan tunai berupa Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, serta bantuan isi rumah dan modal usaha. Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana, Tito Karnavian, menekankan bahwa indikator keberhasilan pemulihan adalah kembalinya layanan publik dan akses ekonomi seperti sediakala.

Meskipun kondisi Sumut secara umum dilaporkan membaik, beberapa wilayah seperti Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga masih memerlukan percepatan penanganan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri, Forkopimda, serta kepala daerah terkait guna menyatukan visi percepatan pembangunan kembali Sumatera Utara.D|Red

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemutihan Pajak Kendaraan Sumut Mulai Berjalan, Samsat Dipadati Warga Hingga 30 November 2026
Bobby Nasution Cari Jalur Luar APBD Bangun Infrastruktur Nelayan Nias Selatan, Libatkan Swasta & Bank
Toyota Land Cruiser 300 Muncul di Anggaran Dinkes Sumut Rp2,7 Miliar, LIPPSU Desak Aparat Turun Tangan
Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumut Digelar Nopember 2026, Bebas Denda dan Pajak Progresif
Pemprov Sumut dan Jabar Resmi Gandeng Tangan, Dorong Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Proyek Turap Nias Dipercepat: Bobby Nasution Targetkan Selesai Sebelum Nataru
Wagub Surya Dukung Revisi Perda Narkoba Sumut, Larang ASN Vape & Antisipasi Narkoba Jenis Baru
Bobby Nasution Pastikan Pasokan BBM Nias Aman Jelang Nataru, Atasi Pembatasan Tonase Jalan
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 13:57 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan Sumut Mulai Berjalan, Samsat Dipadati Warga Hingga 30 November 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Bobby Nasution Cari Jalur Luar APBD Bangun Infrastruktur Nelayan Nias Selatan, Libatkan Swasta & Bank

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:08 WIB

Toyota Land Cruiser 300 Muncul di Anggaran Dinkes Sumut Rp2,7 Miliar, LIPPSU Desak Aparat Turun Tangan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:29 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumut Digelar Nopember 2026, Bebas Denda dan Pajak Progresif

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:02 WIB

Pemprov Sumut dan Jabar Resmi Gandeng Tangan, Dorong Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi

Berita Terbaru

Pengurus BWI Perwakilan Deli Serdang  Periode 2026-2029 usai dilantik Bupati Deli Serdang, Senin (2/11). Foto: dok-bwi-ds

Kabupaten Deli Serdang

BWI Deli Serdang Didorong Kembangkan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat

Selasa, 3 Nov 2026 - 10:26 WIB