Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan dana bagi hasil (DBH) dari pajak perkebunan sawit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah.
Pendapatan asli daerah Sumut dari sektor DBH pajak perkebunan tersebut akan diprioritaskan untuk menopang dana pembangunan infrastruktur jalan, terutama di sentra produksi kelapa sawit.
“Segala upaya kita lakukan demi mewujudkan misi ini, termasuk memperjuangkan dana bagi hasil perkebunan sawit yang lebih berkeadilan agar bisa dimaksimalkan untuk membangun jalan yang layak di Sumut, terutama pada akses-akses distribusi logistik yang didominasi oleh komoditas sawit,” tulis Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam akun Instagram miliknya seperti dilihat Kamis (18/5).
Menurut Gubernur, pihaknya sudah berupaya untuk memperbaiki jalan rusak di Sumut sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan rusak parah di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) pada Selasa (16/5) lalu.
Salah satu upaya tersebut telah dilakukan Pemprov Sumut dengan menggelontorkan dana sebesar Rp2,7 triliun untguk membiayai perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan melalui proyek multi years tahun 2022-2023.
“Oleh karena itulah, kita berinisiatif mengusung program multiyears pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 km di beberapa kabupaten/kota se Sumatera Utara dengan nilai anggaran Rp 2,7 Trilyun dengan estimasi waktu pengerjaan yang dibagi selama 3 tahun yang sudah dimulai di tahun 2022 lalu setelah kita melewati masa pandemi COVID-19,” sebutnya.
“Mewujudkan jalan yang layak bagi masyarakat Sumatera Utara sejak lama menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena kita menyadari betul betapa pentingnya akses jalan yang layak dalam mendukung kemajuan ekonomi di Sumut,” tulis Edy dalam akun Instagramnya Edy-Rahmayadi. D|Red-04
