Sumut Targetkan Bebas TPA Terbuka pada 2026, Era Baru Pengelolaan Sampah

Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Kepala Dinas LHK Sumut Heri W Marpaung dan jajarannya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Togap Simangunsong, di Ruang Rapat Dinas LHK Sumut, Jalan SM Raja Medan, Rabu (6/8/2025). (Foto : Ist.)

Rapat Koordinasi Kepala Dinas LHK Sumut Heri W Marpaung dan jajarannya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Togap Simangunsong, di Ruang Rapat Dinas LHK Sumut, Jalan SM Raja Medan, Rabu (6/8/2025). (Foto : Ist.)

Medan-Mediadelegasi : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, bertekad untuk menghapus sistem pengelolaan sampah terbuka atau open dumping di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut pada tahun 2026. Target ambisius ini diungkapkan Kepala DLHK Sumut, Heri W Marpaung, usai rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong.

Heri menegaskan bahwa pengalihan sistem pengelolaan sampah ke sistem tertutup atau Sanitary Landfill merupakan prioritas utama, sejalan dengan kajian lingkungan hidup strategis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sistem Sanitary Landfill sendiri merupakan metode pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, di mana sampah ditimbun di lahan khusus, dipadatkan, dan ditutup dengan tanah secara berkala.

“Ini fokus kita, dan targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka. Semua harus sudah pakai Sanitary Landfill,” tegas Heri. Ia menambahkan bahwa target ini selaras dengan visi misi Gubernur Sumut dan program nasional Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:  Setya Novanto telah menghirup udara bebas

Rapat koordinasi tersebut juga membahas upaya pengisian kekosongan di beberapa Unit Pelaksana Terknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH). DLHK Sumut akan segera mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan tugas menjaga kawasan hutan dapat terlaksana secara maksimal.

Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong, dalam arahannya menekankan pentingnya fokus seluruh perangkat dinas terhadap program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Sumut, dengan luas kawasan hutan yang signifikan, membutuhkan pengelolaan yang optimal.

“Saya minta kita semua untuk tetap kompak dan fokus kepada program kerja yang telah menjadi keputusan,” ujar Togap. Ia juga menekankan bahwa pegawai Pemprov Sumut telah mendapatkan penghasilan yang memadai sebagai motivasi untuk memaksimalkan kinerja.

Dengan demikian, setiap pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dengan visi misi “Kolaborasi Sumut Berkah, Menuju Sumatera Utara yang Maju, Unggul dan Berkelanjutan”.

BACA JUGA:  Kerja Sama Perfilman Sumut Thailand Dibahas Bobby Nasution

Penghapusan TPA terbuka di Sumut merupakan langkah signifikan dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Sistem Sanitary Landfill diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemprov Sumut, kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder terkait. Dukungan penuh dari masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Pemprov Sumut optimistis target penghapusan TPA terbuka di tahun 2026 dapat tercapai dengan komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Semoga Sumut dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPIP & DPR RI Gelar Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Medan
BRT Mebidang Medan Rampung Juni 2027, Uji Coba 18 Agustus Pakai Bus Listrik
Gol Mania League 2026: SMA Nurcahaya Borong 4 Gelar Juara Usai Kalahkan SMK TI Budi Agung di Final
Anggota DPRD Medan Tia Ayu Anggraini Soroti Fasilitas Minim SMP Negeri 39 Medan, Minta Pemko Segera Benahi
Dinamika Proyek LPJU Medan Berlanjut, Muncul Inisial D dan J, Benarkah Ada Pertemuan dengan Kadishub?
Wali Kota Medan Rico Waas Tutup Mulut soal Fee 15% di Dinas Perkim, Praktisi Hukum Desak KPK Turun Tangan
Mahasiswa JMI Unjuk Rasa di Medan, Desak Usut Dugaan Monopoli Proyek & Fee 18–25 Persen di Dinas Perkim
JPU Kejari Belawan Ajukan Banding, Pasal Putusan Korupsi Pengadaan Kapal Tak Sesuai Tuntutan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:47 WIB

BPIP & DPR RI Gelar Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Medan

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:06 WIB

BRT Mebidang Medan Rampung Juni 2027, Uji Coba 18 Agustus Pakai Bus Listrik

Rabu, 5 Agustus 2026 - 17:10 WIB

Gol Mania League 2026: SMA Nurcahaya Borong 4 Gelar Juara Usai Kalahkan SMK TI Budi Agung di Final

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:20 WIB

Anggota DPRD Medan Tia Ayu Anggraini Soroti Fasilitas Minim SMP Negeri 39 Medan, Minta Pemko Segera Benahi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 17:16 WIB

Dinamika Proyek LPJU Medan Berlanjut, Muncul Inisial D dan J, Benarkah Ada Pertemuan dengan Kadishub?

Berita Terbaru

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tindaklanjuti Instruksi DPP, Golkar Labura Gelar Pleno Persiapan Musda 2026

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:53 WIB

Foto: Jilbab berlogo bordir “Asri” hasil pengadaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15.000 lembar senilai Rp525 juta. Harga satuan yang ditetapkan Rp35.000 disorot JIPI karena dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasar sejenis yang diperkirakan hanya sekitar Rp15.000 per lembar.

Kabupaten Deli Serdang

Jilbab Rp525 Juta, Kainnya yang Mahal atau Angkanya yang Bikin Bertanya?

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:16 WIB