Turnip juga mempertanyakan komiten para bupati se-KDT yang selama ini janji ke janji mendukung pengembangan KDT melalui program Geopark Toba. Namun, nyatanya hingga saat ini para bupati se-KDT belum juga mengakomodir kebutuhan anggaran untuk 16 geosite TC-UGG yang tersebar pada tujuh daerah (kabupaten) se-KDT. Sehingga, kondisi ini menjadi alasan bagi Pemprov Sumut belum juga menampung anggaran kelola ke-16 geosite TC-UGG tersebut.
“Apa sebenarnya tupoksi badan kelola TC-UGG itu?. Kalau hanya menggelar even yang mirip Festival Danau Toba, itu masih jauh dari visi-misi geopark. Geopark kan sudah ada standar kelolanya berdasarkan rekomendasi UGG. Even seremoni dan FGD-FGD terkesan hanya jual-jual nama geopark yang ujungnya hanya penggunaan (menghabiskan) anggaran,” katanya mengutip pengakuan keprihatinan Jonathan Tarigan, fungsionaris TC-UGG sendiri.
Oleh karenanya, ujar Turnip yang juga fungsionaris Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Pusat itu, para penentu kebijakan se-KDT perlu koreksi diri, betapa malunya Indonesia khususnya KSPN Danau Toba, bila Geopar Toba akan tercoret dari UGG karena tidak ikut di-revalidasi lanjut. Ancaman tercoret itu juga akan dipengaruhi kehadiran dan registrasi delapan objek geopark baru berkelas dunia di sejumlah negara, termasuk di Jerman.
Ke-8 geopark baru kelas dunia (UGG) itu adalah: objek kota tua kompleks eksotik Buzau Land di Rumania, taman batu cadas Caminhos Dos Canions Do Sul di Mexico, kota tua dan istana kuno Kefalonia Itacha di Amerika Serikat, taman konservasi Mellerdall Park di Luxemburg, padang bebatuan Ries di Jerman, taman laut Salpauselka di Finlandia, tambang kuno Serido di Brazil, dan taman cagar alam Sweden’s First di Swedia.
“Sebagai putra Samosir, saya malu kalau Geopark Toba ini terhapus dan dicoret nantinya dari daftar UGG di UNESCO, apalagi pusat etalase Geopark Toba sejak awal sudah ditetapkan di Samosir (Sigulatti). Padahal, ketua TC-UGG itu asli putra Samosir. Apa dan di mana salah dan celahnya sehingga semua pihak seperti mengabaikan instruksi Presiden Jokowi. Apa karena Perpres 49 tahun 2016 tentang Otorita Danau Toba sama sekali tak sebut dan cantumkan program Geopark Toba dalam bingkai pembangunan KSPN Danau Toba?,” katanya prihatin. (D|Red-AFS)
