Jakarta-Mediadelegasi: Viral insiden tak menyenangkan mewarnai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Pontianak. Peristiwa di mana dua regu memberikan jawaban sama namun mendapatkan penilaian berbeda dari dewan juri ini menjadi sorotan luas dan menyebar cepat di media sosial. Menanggapi kegaduhan tersebut, Pimpinan MPR RI akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada seluruh pihak yang dirugikan.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kejadian tersebut dan meminta maaf atas kelalaian yang terjadi. Ia menegaskan bahwa lembaganya tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja, melainkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem penyelenggaraan lomba di seluruh Indonesia.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini. Kami akan evaluasi total kinerja juri dan sistem perlombaan,” ujar Akbar dalam keterangan persnya, Senin (11/5/2026). Ia sangat menyayangkan kejadian ini dan mengingatkan bahwa prinsip utama dalam perlombaan adalah objektivitas serta responsivitas juri terhadap setiap keberatan yang disampaikan peserta di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, Akbar mengakui bahwa terdapat kelemahan teknis dan kelalaian dari pihak panitia maupun tim penilai. Mulai dari masalah tata suara yang mungkin kurang jelas hingga mekanisme pengajuan keberatan atau banding yang belum berjalan sempurna. Hal-hal inilah yang harus diperbaiki agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.
Ia juga mengungkapkan bahwa peristiwa dengan pola yang hampir sama ternyata pernah terjadi di provinsi lain pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi catatan berat bagi MPR, sehingga evaluasi mendasar harus dilakukan agar nama baik lembaga dan tujuan pendidikan Empat Pilar Kebangsaan tetap terjaga dengan baik.
“Saya melihat lomba cerdas cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini di masa mendatang. Tujuannya kan untuk mendidik dan menguji pengetahuan, bukan malah menimbulkan ketidakadilan,” tegas Akbar menegaskan komitmen perbaikannya.
Sebagai informasi, ajang LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat tahun ini diikuti oleh sembilan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari berbagai daerah. Melalui tahapan seleksi yang ketat, akhirnya tiga sekolah terbaik lolos ke babak final yang digelar Sabtu (9/5/2026) lalu, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Puncak polemik terjadi pada sesi rebutan jawaban yang sangat menentukan poin kemenangan. Saat itu, pembawa acara mengajukan pertanyaan: “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” Pertanyaan ini menguji pemahaman peserta tentang mekanisme kelembagaan negara.
Regu C yang mewakili SMAN 1 Pontianak menjadi yang pertama kali menekan tombol jawaban. Siswi yang menjadi juru bicara menjawab dengan lantang, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun, alih-alih mendapatkan poin, dewan juri justru memberikan nilai minus 5 atau pengurangan nilai. Pertanyaan tersebut kemudian dilemparkan kembali dan dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas dengan kalimat yang persis sama: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Anehnya, kali ini jawaban tersebut dinyatakan benar oleh juri dan mendapatkan nilai penuh 10 poin. Melihat ketimpangan penilaian yang sangat mencolok dan jelas ini, pihak Regu C langsung menyampaikan protes keras. “Izin, kami tadi menjawabnya sama persis seperti Regu B,” ungkap perwakilan Regu C dengan nada kekecewaan.
Juri berupaya membela keputusannya dengan alasan bahwa Regu C dianggap tidak menyebutkan frasa “pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah” saat menjawab. Namun, bantahan keras datang dari Regu C yang meyakini jawabannya sudah lengkap. Bahkan, peserta tersebut secara terbuka meminta kesaksian kepada seluruh penonton dan audiens yang hadir maupun yang menyaksikan lewat siaran langsung YouTube MPR untuk membenarkan bahwa jawabannya sudah lengkap dan benar.
Kejadian ini memicu kemarahan publik karena dianggap sangat tidak adil dan merugikan peserta yang sudah berjuang keras. Menanggapi gelombang protes ini, Pimpinan MPR berjanji akan menelusuri rekaman kejadian, memanggil pihak terkait, dan memastikan bahwa standar kompetisi di tahun-tahun mendatang jauh lebih profesional, transparan, dan terbebas dari kesalahan teknis maupun penilaian. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
