Adapun ungkapan miris bernada menekan itu, jelas Sangkot Manurung, yakni, bila warga tak menerima uang pembebasan lahan, maka dampaknya ke depan uang gantirugi akan dititip di pengadilan.
“Mendengar bahasa Pengadilan itu, tentulah orang kampung ciut nyali dalam memperjuangkan hak mereka, dan menerima begitu saja ganti rugi lahan yang nilainya terbilang tak pantas tersebut,” beber Sangkot.
Ditambah lagi, bilang Sangkot, warga juga dipengaruhi oknum-oknum yang diduga utusan mafia duit rakyat dengan ungkapan-ungkapan miris lainnya, adalah “Tidak mungkin harga bisa berubah karena itu ketentuan pemerintah pusat”.
Dari cibiran bin ungkapan bernada menekan dan mempengaruhi warga itulah, terang Sangkot Manurung, maka berdampak mengganggu mental masyarakat yang minim pendidikan.
Menurut Sangkot Manurung, lebih baik jika pemerintah merelokasi lahan masyarakat terdampak pembebasan pembangunan Jalan dan Jembatan Tano Ponggol. “Apalagi sisa tanah dari yang telah digantirugi tersebut akan sulit dipergunakan sesuai kebutuhan, sementara nilai tanah pada masyarakat sekitar akan bertambah tinggi.
Atas kemajuan pembangunan, jelas Sangkot Manurung, sebaiknya pemerintah lebih tepat jika merelokasikan tanah ke tempat yang bisa lebih mensejahterakan.
Sangkot juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah Kabupaten Samosir beserta jajarannya hingga ke tingkat kelurahan. “Soalnya kami tak pernah diundang untuk pertemuan terkait ganti rugi yang akan dilakukan Pemerintah Pusat maupun daerah itu,” sebutnya.
Namun belakangan, persisnya setelah terjadi komplain masyarakat, salah satu pejabat balai dan Pemerintah Daerah Samosir mendadak mengirimkan undangan melalui nomor WhatsApp (WA) lurah, Kelurahan Pasar Pangururan.
Berhubung karena undangan yang mendadak itu, lanjut Sangkot Manurung, tidak memungkinkan untuk dihadiri, berhubungan, pada saat itu sebahagian warga menghadiri undangan pesta keluarga di Sumatera Barat. “Jadi tak memungkinkan untuk menghadiri pertemuan,” tuturnya. D|Sam-Jef.
