Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memutuskan untuk memperpanjang masa Tanggap Darurat Banjir dan Longsor selama dua minggu ke depan. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat evaluasi yang menunjukkan bahwa 18 kabupaten/kota di Sumut masih belum aman dari ancaman bencana.
Ketua Harian Posko Darurat Bencana Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan bahwa perpanjangan status darurat ini diperlukan untuk menyempurnakan dan mempercepat tindakan tanggap darurat di daerah-daerah yang terdampak.
“Kita merekomendasikan untuk memperpanjang status darurat bencana di beberapa kabupaten selama dua minggu ke depan. Dari rapat evaluasi, masih ada 18 kabupaten/kota yang belum menyatakan daerahnya aman dari ancaman bencana ini,” ujar Basarin Yunus Tanjung di Posko Darurat Bencana Sumut, Medan, pada Rabu (10/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Basarin menjelaskan bahwa beberapa wilayah masih memerlukan perhatian serius, terutama Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah, seperti Desa Garoga, membuat langkah tanggap darurat tetap sangat dibutuhkan.
Sejumlah daerah yang direkomendasikan untuk perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana antara lain adalah Tapsel, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Langkat. Perpanjangan ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya penanganan dan pemulihan di wilayah-wilayah tersebut.
Selain perpanjangan masa darurat, rapat evaluasi juga membahas persiapan logistik untuk mengantisipasi prakiraan cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
“Kami mempersiapkan langkah distribusi logistik, baik dari posko di provinsi hingga kabupaten, untuk menghadapi prakiraan curah hujan yang cukup tinggi antara tanggal 8 hingga 15 Desember 2025,” tambahnya.
Prioritas penanganan saat ini mencakup percepatan penanganan pengungsi serta pemulihan wilayah di area terdampak banjir dan longsor. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak.
“Pemulihan fasilitas yang belum normal dan dibutuhkan langkah percepatan para pengungsi beserta pelayanan kesehatan dan juga pendidikan agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan seperti semula,” kata Basarin.
Selain itu, pemulihan jaringan penting seperti listrik, air bersih, dan distribusi logistik terus diupayakan. Akses menuju beberapa desa terdampak juga masih terbatas karena hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki, sehingga upaya distribusi bantuan menjadi lebih sulit dan membutuhkan strategi khusus. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
