Jakarta-Mediadelegasi : Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) memperingatkan adanya potensi perubahan serius dalam persepsi publik terhadap penanganan bencana banjir yang telah melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama lebih dari satu bulan.
Dari awalnya menjadi krisis kemanusiaan, kejadian tersebut dinilai berisiko berkembang menjadi krisis legitimasi pemerintah apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Kesimpulan ini disampaikan DIR berdasarkan hasil pemantauan media yang dilakukan selama periode 25 November hingga 24 Desember 2025. Pengamatan tersebut mencakup lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik, dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis data yang komprehensif.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menyatakan bahwa meskipun mayoritas pemberitaan dari media arus utama masih bernada positif, terdapat sinyal peringatan yang tidak dapat diabaikan oleh pihak berwenang.
“Kondisi saat ini masih memberikan ruang untuk penanganan yang lebih baik, namun kita tidak bisa menganggap remeh setiap indikasi perubahan sentimen publik,” ujarnya.
Menurut data yang dihimpun, sebanyak 69 persen pemberitaan memiliki nada positif, yang didominasi oleh narasi tentang upaya penanganan dan manajemen krisis yang dilakukan berbagai pihak.
Namun, terdapat 28 persen sentimen negatif yang dipicu oleh isu keterlambatan bantuan serta dampak pascabencana yang masih dirasakan oleh masyarakat terdampak, hal ini menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
DIR mencatat bahwa puncak pemberitaan terkait bencana ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2025, yang bertepatan dengan fase awal darurat banjir bandang di beberapa wilayah.
Pada periode tersebut, pemberitaan didominasi oleh sentimen negatif akibat kondisi darurat yang mendadak dan tantangan dalam penanganan awal.
Setelah tanggal 5 Desember, tercatat peningkatan sentimen positif seiring dengan publikasi mengenai distribusi bantuan yang mulai berjalan ke berbagai wilayah terdampak.
Banyak laporan yang menunjukkan bahwa bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan kebutuhan dasar telah sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Namun demikian, lonjakan sentimen negatif kembali muncul pada tanggal 19 Desember.
Kenaikan ini dipicu oleh berbagai laporan yang menyatakan bahwa bantuan belum dapat merata sampai ke seluruh daerah, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi akibat kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur jalan.
Secara keseluruhan, selama periode pemantauan, DIR mencatat terdapat sebanyak 30.489 pemberitaan terkait topik “Banjir Sumatera dan Aceh”. Pemberitaan tersebut tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, serta 49 media internasional yang juga mengikuti perkembangan situasi bencana ini.
Tak hanya di media massa konvensional, isu bencana banjir ini juga memicu resonansi yang luas di ruang media sosial. DIR mencatat terdapat lebih dari 55.600 unggahan dari sekitar 28.100 akun berbeda, dengan total interaksi yang mencapai lebih dari dua juta percakapan di berbagai platform digital.
“Interaksi tertinggi terjadi di platform TikTok dan Instagram. TikTok mencatat angka interaksi sebesar 939.289, sementara Instagram mencapai 909.837 interaksi. Ini menunjukkan bahwa isu bencana ini sangat viral dan memiliki daya tarik emosional yang tinggi di kedua platform tersebut,” jelas Neni Nur Hayati dalam rilis kajian yang diterbitkan pada Kamis (25/12/2025).
Melalui analisis mendalam, kajian DIR mengidentifikasi tiga klaster utama percakapan publik yang muncul seiring dengan berkembangnya isu bencana. Klaster pertama adalah fokus pada aspek kemanusiaan, yang membahas mengenai kondisi korban, kronologi terjadinya bencana, serta kebutuhan dasar yang masih dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
Klaster kedua berupa gugatan sistemik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap berkontribusi pada terjadinya banjir. Terdapat tudingan bahwa eksploitasi hutan dan aktivitas tambang menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir, yang diperkuat oleh temuan kayu gelondongan di beberapa lokasi terdampak.
Klaster ketiga adalah eskalasi elemen politik, yang muncul dalam bentuk kritik langsung terhadap otoritas pemerintah yang dinilai lamban dalam merespon serta kurang menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat terdampak. Beberapa opini publik menyoroti perlunya kecepatan dan ketepatan dalam setiap langkah penanganan.
DIR juga menyoroti munculnya narasi sensitif dengan kata kunci “Merdeka” yang beredar di wilayah Aceh dan Nias. Narasi ini muncul sebagai bentuk protes masyarakat terhadap penanganan bencana yang dianggap belum memadai. “Ini menandakan bahwa bencana mulai berpotensi dimanfaatkan sebagai alat tawar politik dan bisa mengancam stabilitas nasional jika tidak segera dikelola dengan bijak,” ungkap Neni.
Atas dasar temuan tersebut, DIR memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada pemerintah. Di antaranya adalah percepatan penetapan status bencana nasional, peningkatan kehadiran simbolis negara melalui kunjungan pejabat tinggi ke wilayah terdampak, serta transparansi dalam penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan sektor ekstraktif dalam penyebab bencana.
Pemerintah juga diminta aktif memitigasi narasi disintegratif di media sosial dan mengendalikan harga pangan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi mikro.
DIR menegaskan, tanpa langkah strategis dan komunikasi publik yang kuat, krisis kemanusiaan akibat bencana berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
