Medan-Mediadelegasi: Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Sumatera Utara (Sumut) dan kader meminta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera memecat dan menyingkirkan kader PD penghianat yang terlibat rencana pengambilalihan kepemimpinan PD yang sah hasil Kongres-V PD Maret 2020.
Permintaan itu disampaikan Plt Ketua DPD PD Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu SH MSi didampingi Sekretaris DPD PD Sumut, Hj Meilizar Latif SE MM dan sejumlah pengurus DPD PD Sumut di hadapan Sekretaris Jenderal DPP PD, Teuku Riefky Harsah BSc MT dan unsur pengurus DPP PD lainnya pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD PD Sumut yang digelar secara virtual zoom, Kamis (25/2/2021).
“Kami meminta kepada bapak Ketua Umum AHY dan bapak SBY sekalu Majelis Tinggi Partai Demokrat agar secepatnya memecat kader-kader penghianat itu, baik dari jajaran pengurus DPP, DPC serta angota dewan, dan segera disingkirkan kader penghianat itu agar jajaran Partai Demokrat fokus kembali bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak,” sebut Herri Zulkarnain Hutajulu.
Herri Zulkarnain menambahkan, permintaan DPD PD dan kader Demokrat Sumut itu karena kepemimpinan AHY saat ini merupakan hasil Kongres-V tahun 2020 yang sah dan telah diakui pemerintah dengan penegasan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
Herri Zulkarnain juga menegaskan agar semua kader PD di Sumut tidak terpengaruh dengan ajakan dari oknum-oknum kader dan mantan kader PD yang ingin mengambil alih kepemimpinan PD yang sah dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
“Jika ada kader atau ketua DPC bahkan anggota DPRD yang terpengaruh atau terlibat dengan menerima janji imbalan dalam bentuk apapun, saya selaku Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut akan memberikan sanksi tegas,” katanya.
Di bagian lain, mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan dua periode itu, juga mengajak seluruh kader untuk bersama-sama melaksanakan 10 program kerja Ketua Umum DPP PD, AHY yang telah dicanangkan pada saat Kongres-V PD tahun 2020 lalu serta melaksanakan semua instruksi Ketua Umum PD. Demikian juga harus senantiasi berkoordinasi dengan DPD PD Sumut jika ada yang akan dilaksanakan.
Untuk suksesnya Pilkada, Pileg dan Pilpres 2014, Plt Ketua DPD PD Sumut itu meminta kepada seluruh ketua DPC secara bertahap melakukan konsolidasi mulai dari tingkat DPAC hingga Ranting.
“Kepada para anggota DPRD Sumut maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk memahami fungsi dan tanggungjawabnya sebagai perpanjangan tangan partai di tingkat masing-masing dan memahami semua aturan yang ada di AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. Untuk itu diingatkan agar tetap berkoordinasi secara rutin kepada DPD PD Sumut,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP PD, Teuku Riefky Harsah BSc MT menyebutkan tidak ada Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat setelah Kongres -V PD tahun 2020, karena KLB tidak sesuai dengan AD/ADT PD.
Menurut Teuku, sesuai AD/ART, KLB bisa dilaksanakan jika diminta oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat dan 2/3 pengurus DPD serta 50 persen pengurus DPC, disetujui Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Saat ini seluruh pengurus DPD dan DPC PD telah membuat pernyataan sikap tetap patuh, setia dan tunduk terhadap konstitusi PD dan tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PD, AHY.
Terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) PD, kata Teuku, saat ini masih tahap penggodokan mulai dari simulasi,sosialisasi dan koordinasi jadwal, sehingga dipastikan tidak ada Musda dan Muscab untuk tahun ini.
Rapimda DPD Partai Demokrat Sumut yang digelar satu hari itu, menurut Ketua Panitia Rapimda, Zulkifli SPd, diikuti seluruh DPC PD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota serta pengurus DPD PD Sumut.
Dalam Rapimda tersebut juga disampaikan ikrar bersama kesetiaan kepada Ketua Umum DPP DP, AHY hasil Kongres V PD tahun 2020. Red
