Medan-Mediadelegasi: Masyarakat Labuhanbatu Selatan (Labusel) sebaiknya tidak larut dalam friksi dan fraksi yang justru memecah konsentrasi membangun kabupaten ini kepada yang lebih baik.
“Hemat saya, kini Labusel telah menemukan sosok pemimpin yang visioner mendongkrak roda pembangunan yang bocor halus selama ini,” kata Drs Rivai Nasution MM, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (Iklas) kepada media, Rabu (28/4), di Medan.
Rivai Nasution, tokoh Pemekaran Labusel ini meminta masyarakat menerima hasil Pilkada yang sempat diselenggarakan ulang di sejumlah TPS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menggambarkan betapa demokrasi terbangun dengan baik di Labusel. Jangan sampai friksi dan fraksi mengarah ketidaksepahaman terus berlanjut,” katanya.
Dia mengingatkan pemimpin Labusel juga jangan sampai terjebak pengkotakan masyarakat pendukung atau tidak pendukung. “Pembangunan harus merata tanpa membedakan kawasan pendukung atau bukan pendukung,” katanya.
Dia berharap, Labusel tidak kalah dengan kabupaten pemekaran lainnya di Sumut. “Labusel terkesan lamban dan merangkak dalam pencapaian hasrat dan tekad pemekarannya,” ujar Rivai.
Lidi Sawit ke Pakistan
Dikatakan, banyak sektor pengembangan yang cukup potensial selama ini belum tersentuh guna mendongkrak pendapatan dan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Labusel. Antara lain, sektor Pariwisata seperti pengelolaan Istana Sultan Kotapinang, yang dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama modal dan promosi wisata dengan negeri tetangga.
Termasuk pentingnya melakukan pengelolaan pasar daerah di lima kecamatan di Labusel.
Dia juga menyinggung perlunya dukungan bagi UKM lidi sawit, yang oleh masyarakat akrab disebut usaha Carli (cari lidi). “Kegiatan warga mendukung perekonomian setahun terakhir ini patut dikembangkan. Lidi sawit ini sudah sampai eksport ke Pakistan. Ini bisa dikemas menjadi komoditi Labusel,” papar Rivai.
Pemimpin baru Labusel, kata dia, juga harus membuka diri membangun komunikasi interaktif dengan masyarakat, melalui radio pemkab. Kemudian lagi, perlu dikemas dan dijadualkan pertemuan dwi mingguan di rumah dinas, dihadiri tokoh masyarakat dan SKPD terkait.
“Dengan cara ini diperoleh keterbukaan informasi dan diskusi dengan masyarakat secara langsung yang dapat menjadi bahan evaluasi kinerja SKPD,” ungkapnya. D|Rel
