Jakarta-Mediadelegasi: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan sumber big data pemerintah, terhadap 110 juta pengguna media sosial yang diklaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Terkait hal itu, Burhanuddin menganggap jika Luhut telah semena-mena mencatut nama rakyat, karena dianggap kapasitasnya bukan sebagai peneliti.
“Kami enggak tahu Pak Luhut sumber 110 juta nya dari mana? Kita perlu kita menagih data itu. Ketika ditanya dijawab lagi. “adalah” tidak dijelaskan metode logonya,” ujar Burhanuddin dalam diskusi publik bertajuk “Meninjau Pandangan Publik dan Analisis Big Data soal Penundaan Pemilu’ yang diadakan Perkumpulan Survei Opini Politik Indonesia (Persepi), di kawasan Senayan, Kamis (17/3/2022).
Burhanuddin menilai pernyataan Luhut yang mengatasnamakan rakyat semena-mena. Terlebih dengan menyimpulkan 110 warga mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Kok semena-mena sekali mengatasamakan rakyat. Rakyat dalam demokrasi sangat penting nilainya. Kenapa mudah sekali diklaim, dibungkus dalam angka 110 juta dan semua dukung penundaan,” ucap dia.
Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu mengaku pihaknya tidak anti terhadap temuan yang disampaikan pemerintah. Namun, ia menantang Luhut untuk membuka siapa ilmuwan yang memberikan data kepada Luhut terkait 110 juta warga dari big data pemerintah.
“Kami enggak anti-temuannya. Buka saja, undang saja siapa ilmuan yang suplai data pak Luhut. Sehingga bisa sering saling beri masukan atau kiritik. Kan kami juga mau belajar. Siapa tahu kami salah dan emang ada 100 juta beneran,” papar Burhanuddin.
“Jadi saatnya kami minta pak Luhut sumbernya dari mana dan siapa yang kerjakan. Kalau sekarang kan kita ngomongnya juga enggak jelas, yang sebelah sana nggak mengeluarkan sumbernya sampai pada angka itu seperti apa,” sambungnya.
Karena itu Burhanuddin meminta Luhut untuk menjelaskan soal metodologi yang digunakan sehingga muncul angka 110 juta warga yang mendukung penundaan Pemilu.
“Bagaimana orang yang punya big data dan mengklaim mewakili publik tanpa kita tahu metodologi nya? Data itu suci dan gratisan, tapi sampai kesimpulan datanyan kita harus tahu metodenya. Sepanjang nggak ada metodenya ya data tadi ‘gratisan’,” kata dia.
Burhanuddin menyebut Indikator Politik telah melakukan survei terkait penundaan pemulu kepada masyarakat melalu tatap muka. Hasilnya 70 persen menyatakan menolak Pemilu ditunda. Karenanya, Burhanuddin mempertanyakan 110 juta warga klaim dari Luhut.
“Jadi poin saya, kalau di tingkat masyarakat umum tatap muka saja tolak penundaan 70 persen apalagi di medsos?” katannya.
Lebih lanjut, ia juga meminta awak media untuk menanyakan hingga menelusuri big data kepada Luhut.
“Coba telusuri kemudian tanya. Karena kalau kita nggak menanyakan secara langsung kepada yang punya data sehebat apapun politisi pasti tidak akan bisa menyampaikan temuan. Karena mereka bukan peneliti, karena mereka bukan pengguna dari analisis big data yang diklaim 110 juta itu,” katanya.(D|Red/wartaekonomi.co.id)
