Medan-Mediadelegasi: Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) St Edison Manurung MM menyebut raport ‘kartu kuning’ Geopark Toba dari Unesco akibat salah urus.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Bahas Persiapan Revalidasi Geopark Toba
Menurutnya, Badan Pengelola (BP) Geopark Kaldera Toba dalam keanggotaan Unesco Global Geopark (UGGp) belum mampu memanajemen sesuai acuan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati Unesco.
“Jelas, ini salah urus. Sewaktu tim Unesco turun melakukan revaliditasi, kepengurusan tidak memenuhi aturan yang digariskan Unesco,” sebut Edison Manurung dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Selasa (26/9), siang live dari Kalimantan Timur.
BACA JUGA: BPODT dan Pramuwisata Rapatkan Barisan Dukung Geopark Toba
Menurutnya, dalam manejemen ada acuan SOP yang disepakati Unesco, badan pengurus harus mengikuti SOP yang dibuat Unesco.
Terkait kebijakan mengganti BP Geopark Kaldera Toba itu hak perogratif Gubernur Sumut. “Bagaimana pariwisata membuat kesejahteraan perekonomian masyarakat, mengharumkan nama pariwisata di kancah internasional,” ujarnya.
Edison berterus terang, menyatakan berduka atas penerimaan rapor kartu kuning Geopark dari Unesco. “Kami langsung rapat dengan para dewan pakar, ahli lingkungan, geologi dan tata ruang, yang nantinya dalam Rakernas KMDT 30 September 2023 di Jakarta, akan merekomendasikannya kepada Presiden Jokowi,” paparnya.
BACA JUGA: Tak Masuk Revalidasi UGG, Geopark Toba Bakal Dicoret UNESCO?
Dia juga mengaku prihatin dan akan mencari soslusi agar jangan sampai menjadi kartu merah pada revalidasi berikutnya. “Kami telah bertemu Penjabat Gubernur Sumut, akan mengevaluasi, dan memberikan pokok pikiran. Jangan sampai kartu merah, malu kita, karena Danau Toba, merupakan prioritas wisata yang mendunia,” katanya.
KMDT juga, lanjut Edison, mengajak para bupati di tujuh kawasan Danau Toba bekerjasama. “Mengevaluasi BP Geopark Kaldera Toba itu hak perogratif Gubsu,” ujarnya. D|Red-06
