Medan-Mediadelegasi: Hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan mayoritas responden tidak melihat kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertama secara luas tidak efektif,” tulis LPEM UI dalam laporan ‘LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025’, baru-baru ini, sebagaimana dikutip Mediadelegasi, Medan, Rabu (19/3).
Bahkan, survei yang melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang ini menilai kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
Para ahli tersebut berasal dari institusi pendidikan, lembaga riset, think tank, sektor swasta, hingga organisasi multinasional.
Sebanyak 55 persen atau 23 dari 42 total responden sepakat situasi ekonomi saat ini memburuk dan tujuh pakar lainnya menilai kondisi perekonomian Indonesia selama 100 hari pemerintahan jauh lebih buruk dibanding triwulan sebelumnya.
Sementara itu, sebanyak 11 pakar menilai situasi stagnan. Hanya satu pakar yang menilai situasinya lebih baik dari sebelumnya.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada periode berikutnya juga tampak pesimistis.
Selain itu, puluhan ekonom itu turut menilai kebijakan fiskal yang dilaksanakan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.
“Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas,” sebagaimana saran dari LPEM UI.
Selain soal pertumbuhan ekonomi, sebagian besar pakar juga menilai kondisi pasar tenaga kerja saat ini lebih buruk daripada periode sebelumnya, dan sembilan pakar lainnya menganggapnya jauh lebih buruk.
“Tiga belas pakar menganggapnya tidak berubah, sementara hanya satu pakar yang menganggapnya lebih baik,” ungkap survei LPEM tersebut.
Hasil survei ini menilai situasi pasar tenaga kerja yang diharapkan masih belum memberikan rasa percaya diri bagi para pencari kerja.
Adapun, 14 dari 42 pakar memperkirakan pasar tenaga kerja akan memburuk pada periode berikutnya, dan bahkan jauh lebih buruk, menurut 10 pakar lainnya.
Sekitar 13 pakar menganggapnya tidak berubah dari angka saat ini, sementara minoritas 5 orang memperkirakan akan membaik.
Lebih lanjut, dibandingkan dengan kondisi saat ini, 17 dari 42 pakar memperkirakan bahwa lingkungan bisnis akan memburuk, dan enam pakar lainnya memperkirakan akan jauh lebih buruk.
Sedangkan 13 pakar memperkirakan bahwa lingkungan bisnis tidak akan berubah.
Sebanyak lima orang responden memperkirakan akan lebih baik, dan satu orang lagi memperkirakan akan jauh lebih baik.
Menyoal korupsi, hasil survei menunjukkan korupsi di pemerintahan Indonesia dianggap telah mengalami stagnasi atau bahkan memburuk dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Dari 42 responden, 24 responden melihat adanya kemunduran, 9 responden melihat sedikit perbaikan, 15 responden melihat perbaikan signifikan, dan 16 responden tidak melihat adanya perubahan.
Hanya 2 responden yang melaporkan sedikit perbaikan, dan tidak ada yang melihat kemajuan berarti, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas meningkatnya korupsi. D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
