Bobby Tegaskan Tidak Toleransi Kasus Korupsi di Pemprov Sumut

- Penulis

Selasa, 1 Juli 2025 - 00:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumut Bobby Nasution (tengah) ketika mengikuti rapat koordinasi penguatan sinergi atara KPK dan pemerintah daerah di Jakarta, pada  28 April 2025 lalu.  Foto:  Diskominfo Sumut

Gubernur Sumut Bobby Nasution (tengah) ketika mengikuti rapat koordinasi penguatan sinergi atara KPK dan pemerintah daerah di Jakarta, pada 28 April 2025 lalu. Foto: Diskominfo Sumut

Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumut  Bobby Nasution menegaskan  pihaknya tidak menoleransi kasus korupsi di semua organisasi perangkat daerah  (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi  (Pemprov) setempat.

“Untuk itu, jika terdapat pejabat di lingkungan Pemprov Sumut  yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan sedang dalam penanganan KPK, kami  menyatakan siap bersikap kooperatif,” tulis Bobby Nasution  dalam akun resmi Instagram-nya @bobbynst, seperti dibaca Mediadelegasi Medan, Senin (30/6).

Bobby menyatakan sikap kooperatif tersebut merupakan  bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilaksanakan lembaga berwenang.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang merugikan negara dan sama sekali tidak dapat ditoleransi.

Bobby mengingatkan jajaran Pemprov Sumut bahwa tindakan korupsi juga bertentangan dengan komitmen Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:  KPK: Tidak Ada Kapolres yang Ditangkap dalam OTT di Sumut

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Gubernur Sumut Bobby Nasution di Jakarta, pada  28 April 2025 lalu,  secara resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya besar memberantas korupsi di wilayahnya.

Langkah kolaboratif ini  menandai komitmen kuat Pemprov Sumut dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. D|Red

Baca  artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Belum Reda Kasus Dishub, Rico Waas Kena Sorotan Air Mineral Rp1 Miliar
Srikandi FAST UNPRI Tembus Jurnal Scopus Q2: Bukti Nyata Kebijakan Kelulusan Berbasis Publikasi Ilmiah
Air Mineral Rp1 Miliar Setahun di Pemko Medan Disorot, Gen Z Sumut : “Mungkin Makhluk Halus Ikut Minum”
Zakiyuddin: Soal Sekda Tak Perlu Dibicarakan, Mekanismenya Sudah Diatur
Kritik Kebijakan Pemerintah, Ratusan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Sumut
Sorotan Kasus RS Islam Malahayati: Dugaan Malpraktik, Pembayaran Gelap, Dinkes Sumut Minta Maaf dan Minta Kemenkes Bertindak
Robi Barus Sosialisasikan Perda Perlindungan Anak di Helvetia
Ruko Penjual Bensin Eceran dan Elpiji di Medan Terbakar Hebat, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 14:32 WIB

Belum Reda Kasus Dishub, Rico Waas Kena Sorotan Air Mineral Rp1 Miliar

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:49 WIB

Srikandi FAST UNPRI Tembus Jurnal Scopus Q2: Bukti Nyata Kebijakan Kelulusan Berbasis Publikasi Ilmiah

Kamis, 18 Juni 2026 - 13:47 WIB

Air Mineral Rp1 Miliar Setahun di Pemko Medan Disorot, Gen Z Sumut : “Mungkin Makhluk Halus Ikut Minum”

Kamis, 18 Juni 2026 - 12:18 WIB

Zakiyuddin: Soal Sekda Tak Perlu Dibicarakan, Mekanismenya Sudah Diatur

Senin, 15 Juni 2026 - 17:14 WIB

Kritik Kebijakan Pemerintah, Ratusan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Sumut

Berita Terbaru