Medan-Mediadelegasi : Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pembangunan perumahan vertikal adalah solusi strategis untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di perkotaan. Menurutnya, tingginya harga tanah di pusat kota menjadi pemicu utama penumpukan warga di permukiman padat yang pada akhirnya berubah menjadi kumuh.
Fahri menjelaskan, konsep perumahan vertikal sangat efektif untuk menata kawasan kumuh karena tanah di area tersebut memiliki nilai yang tinggi. “Perumahan vertikal ini sebenarnya bagus sekali untuk menata kawasan kumuh, karena kawasan kumuh itu tanahnya mahal, makanya kumuh, dia numpuk,” kata Fahri Hamzah dalam acara Peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, di Bappenas RI.
Ia menekankan bahwa perumahan vertikal tidak harus selalu berupa gedung pencakar langit. Ia menilai, model rumah susun sederhana dengan 3-5 lantai sudah cukup ideal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. “Tapi kalau dia bikin vertikal dan vertikal itu tidak harus high rise tapi juga low rise, 3 sampai 5 lantai,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menekan laju pertumbuhan kawasan kumuh sekaligus menyediakan ruang hidup yang lebih sehat dan manusiawi bagi masyarakat kota. Proyek ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi ketidaklayakan hunian.
Lebih lanjut, Fahri menambahkan bahwa pembangunan perumahan vertikal akan dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kebutuhan ruang publik. Ia mengusulkan agar lantai dasar hunian vertikal dikosongkan dan dijadikan area publik terbuka. “Lantai pertamanya itu dikosongkan supaya tetap menjadi public space,” kata Fahri.
Desain seperti ini diyakini dapat meningkatkan interaksi sosial antar warga dan mencegah kawasan menjadi terasing. Konsep hunian vertikal yang ramah lingkungan ini diharapkan bisa menjadi wajah baru kawasan perkotaan. Desain ini juga diharapkan dapat menjadi wajah baru kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga menyinggung masalah backlog perumahan yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog hanya terbagi dalam dua kategori, yaitu masyarakat yang tidak memiliki rumah dan mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Namun, Kementerian PKP menemukan adanya kategori backlog ketiga yang lebih memprihatinkan. Kategori ini mencakup keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah tersebut juga bukan milik mereka. Kondisi ini membuat beban perumahan semakin kompleks.
“Tapi begitu kami gali lagi ternyata itu ada backlog ketiga, yaitu backlog orang yang pada saat yang sama dia tinggal di rumah yang tidak layak tapi rumah itu pun bukan rumah dia,” jelas Fahri. Ia menambahkan bahwa ada 6 juta keluarga yang termasuk dalam kategori ini.
Angka 6 juta keluarga yang tinggal di hunian tidak layak dan bukan milik mereka menunjukkan skala tantangan perumahan di Indonesia. Kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah nyata. Pembangunan perumahan vertikal menjadi salah satu solusi yang diharapkan bisa menekan laju masalah ini.
Dengan konsep hunian vertikal yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik, pemerintah berharap dapat menyediakan solusi hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan interaksi sosial masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan kumuh menjadi permukiman yang layak dan manusiawi.
Pemerintah melalui Kementerian PKP terus berupaya mencari terobosan dan solusi inovatif untuk mengatasi masalah perumahan yang terus bertambah. Pembangunan perumahan vertikal dianggap sebagai salah satu strategi kunci untuk mewujudkan target pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
