KPK Bantah Pinjam BANK Untuk Pamer Uang Rp300 M, Uang Itu Rampasan Kasus Taspen

Jumat, 21 November 2025 - 15:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK Bantah Pinjam BANK Untuk Pamer Uang Rp300 M, Uang Itu Rampasan Kasus Taspen.(Foto:Ist)

KPK Bantah Pinjam BANK Untuk Pamer Uang Rp300 M, Uang Itu Rampasan Kasus Taspen.(Foto:Ist)

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa uang Rp 300 miliar yang dipamerkan pada Kamis kemarin, 20 November 2025, bukan berasal dari pinjaman bank. Melainkan, uang tersebut ditarik dari rekening penampungan milik lembaga antirasuah tersebut yang disimpan di bank.

Klarifikasi ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat, 21 November 2025. Ia mengatakan klarifikasi diperlukan untuk meluruskan anggapan yang berkembang di publik bahwa KPK meminjam uang dari bank demi menampilkan tumpukan uang tersebut.

“KPK tidak menyimpan uang-uang sitaan maupun rampasan di Gedung Merah Putih ataupun di rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara). Maka, KPK menitipkannya ke bank, dan ada yang namanya rekening penampungan,” ujar Budi.

BACA JUGA:  Indonesia Menuju Swasembada Energi dengan Proyek EBT Rp25 Triliun

“KPK bukan meminjam uang tersebut dari bank. Namun, uang itu memang merupakan barang rampasan KPK yang dititipkan pada rekening penampungan,” tambahnya.

Dana Rp300 miliar tersebut merupakan barang rampasan dari perkara dugaan korupsi investasi fiktif di lingkungan PT Taspen (Persero) atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto. Perkara itu sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus investasi fiktif di PT Taspen pertama kali diumumkan KPK pada 8 Maret 2024, terkait penempatan dana sebesar Rp1 triliun. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Kosasih dan Direktur Utama PT IIM tahun 2016–2024, Ekiawan Heri Primaryanto.

BACA JUGA:  Perombakan Kabinet Merah Putih: Prabowo Ganti Lima Menteri

KPK kemudian menetapkan tersangka korporasi, yaitu PT Insight Investments Management (IIM), pada 20 Juni 2025 sebagai bagian dari pengembangan perkara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Antonius Kosasih selama 10 tahun penjara dan Ekiawan Heri selama 9 tahun penjara pada 6 Oktober 2025.

Pada 20 November 2025, KPK menyerahkan barang rampasan senilai Rp883.038.394.268 atau sekitar Rp883 miliar serta enam unit efek kepada PT Taspen (Persero).

Dalam kegiatan itu, KPK menampilkan Rp300 miliar dari total nilai barang rampasan sebagai bentuk transparansi, sebagaimana yang sering dilakukan KPK dalam menampilkan barang bukti atau rampasan.D|Red

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.

j
.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur
Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara
Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 00:15 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur

Kamis, 9 Juli 2026 - 23:19 WIB

Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Berita Terbaru

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tindaklanjuti Instruksi DPP, Golkar Labura Gelar Pleno Persiapan Musda 2026

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:53 WIB

Foto: Jilbab berlogo bordir “Asri” hasil pengadaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15.000 lembar senilai Rp525 juta. Harga satuan yang ditetapkan Rp35.000 disorot JIPI karena dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasar sejenis yang diperkirakan hanya sekitar Rp15.000 per lembar.

Kabupaten Deli Serdang

Jilbab Rp525 Juta, Kainnya yang Mahal atau Angkanya yang Bikin Bertanya?

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:16 WIB