Medan-Mediadelegasi: Sinergi pencegahan TPPO Sumut dan Kemendagri kembali ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang digelar di Medan, Kamis (26/2/2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melindungi masyarakat dari kejahatan tersebut.
Sinergi Pencegahan TPPO Perkuat Komitmen Daerah
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menyatakan TPPO bukan sekadar persoalan statistik, melainkan kejahatan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap masa depan korban dan keluarganya. Ia mengungkapkan, hingga Maret 2025 tercatat ratusan korban, mayoritas perempuan dan anak-anak, dengan modus yang semakin kompleks.
“Modusnya kini memanfaatkan media sosial, tawaran kerja luar negeri, hingga eksploitasi seksual. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,” ujar Sulaiman di Aula Raja Inal Siregar, Medan.
Menurutnya, kerentanan Sumut juga dipengaruhi faktor geografis. Garis pantai timur sepanjang 545 kilometer yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia serta tingginya mobilitas penduduk menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan jalur-jalur tidak resmi di wilayah pesisir turut membuka celah praktik perdagangan orang.
Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, yang membuka kegiatan secara virtual, menjelaskan bahwa Medan dipilih karena tren kasus yang meningkat signifikan. Berdasarkan data kepolisian dan kementerian terkait, ratusan kasus tercatat sepanjang 2024 hingga 2025, dengan ribuan korban secara nasional dan Sumut termasuk wilayah dengan angka tinggi.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/warga-dairi-tolak-putar-ulang-izin-tambang-seng
Ia menyebutkan, pada Januari 2026 saja ratusan korban dari luar negeri telah dipulangkan, termasuk warga asal Sumut. Modus operandi pun kian beragam, mulai dari skema magang internasional, tawaran pendidikan, hingga praktik pengantin pesanan berbasis daring.
Kemendagri mendorong penguatan deteksi dini di tingkat desa dan kelurahan. Sinergi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinilai penting untuk memantau pengurusan dokumen yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah perekrutan korban sejak tahap awal.
Forum koordinasi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi, dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif Forkopimda. Kegiatan tersebut dihadiri unsur kepolisian, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemprov Sumut dan Kemendagri berharap upaya pencegahan TPPO dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman perdagangan manusia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
