Beirut-Mediadelegasi: Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan dengan tegas bahwa gencatan senjata penuh merupakan syarat utama dan tidak bisa ditawar bagi negaranya untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik dengan Israel. Pernyataan ini disampaikannya pada Senin (27/4/2026), sekaligus menepis anggapan bahwa Beirut bernegosiasi dari posisi yang lemah atau menyerah.
“Gencatan senjata adalah langkah pertama yang diperlukan untuk negosiasi selanjutnya. Inilah yang kami tegaskan kembali pada dua pertemuan duta besar pada 14 dan 23 April,” kata Aoun dalam pertemuan dengan delegasi dari distrik-distrik Lebanon selatan, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi kantor kepresidenan.
Pemimpin negara tersebut mengakui bahwa keputusan pemerintah untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan Israel menuai kritik keras di dalam negeri. Banyak pihak yang menilai langkah ini dilakukan tanpa adanya konsensus nasional yang utuh di antara berbagai kekuatan politik dan militer di negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Aoun memberikan jawaban yang cukup menohok. Ia mempertanyakan logika yang menuntut kesepakatan penuh sebelum bertindak. “Saya bertanya kepada Anda: ketika Anda memulai perang, apakah Anda terlebih dahulu mencapai konsensus nasional?” ujarnya, yang secara tidak langsung merujuk pada operasi militer yang dilakukan oleh gerakan Hizbullah selama ini.
Presiden Aoun juga menanggapi tudingan yang menyebut Lebanon masuk ke meja perundingan dengan sikap yang tunduk. Ia menolak keras anggapan bahwa langkah ini merupakan bentuk pengkhianatan atau keputusan yang diambil di bawah tekanan.
“Bahkan sebelum negosiasi dimulai, beberapa pihak mulai membuat tuduhan dan berbicara tentang ‘pengkhianatan,’ mengklaim bahwa kita memasuki negosiasi dari posisi menyerah. Kami menjawab mereka: tunggu negosiasi dimulai dan nilai berdasarkan hasilnya,” tegasnya dikutip dari Antara News, Selasa (28/4).
Lebih jauh, Aoun menyinggung dampak nyata yang dirasakan rakyat. Ia menekankan bahwa warga di wilayah selatan Lebanon terus menderita akibat konflik berkepanjangan yang dilancarkan sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza dan sekutu strategis lainnya.
Menurutnya, tugas seorang kepala negara adalah memimpin dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil demi keselamatan bangsa. “Tujuan saya adalah untuk mengakhiri perang dengan Israel, serupa dengan perjanjian gencatan senjata. Apakah perjanjian gencatan senjata itu memalukan? Saya tidak akan menerima perjanjian yang memalukan,” tegasnya.
Sikap pemerintah ini tentu saja mendapatkan reaksi beragam. Sementara itu, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, justru menyerukan agar otoritas Lebanon segera meninggalkan meja negosiasi tersebut dan membatalkan keputusan pelarangan kegiatan militer kelompok perlawanan Syiah itu.
Naim Qassem bahkan memberikan peringatan keras bahwa hasil apapun yang dicapai dari pembicaraan tersebut tidak akan diakui oleh Hizbullah dalam bentuk apa pun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam antara jalur pemerintahan resmi dengan kekuatan militer di lapangan.
Di tengah tarik-ulur politik ini, kondisi di lapangan justru semakin memanas. Meskipun istilah gencatan senjata sering diserukan, kenyataannya pesawat tempur dan artileri Israel masih terus melancarkan serangan harian di wilayah Lebanon selatan.
Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat, hanya dalam satu hari pada 26 April lalu, tercatat sedikitnya 14 orang tewas akibat serangan tersebut. Sebagai tanggapan, Hizbullah juga terus melakukan serangan balasan dengan menargetkan pos-pos dan personel militer Israel di sepanjang garis perbatasan, membuat situasi tetap sangat rentan dan berpotensi meledak kembali kapan saja. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
