Medan-Mediadelegasi: Gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah terus meluas. Pada Senin (15/6/2026) siang, ratusan mahasiswa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) bersama berbagai elemen gerakan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Dalam aksi ini, massa membawa “rapor merah” untuk awal pemerintahan Prabowo-Gibran serta pemerintah daerah. Mereka menilai banyak kebijakan saat ini yang belum berpihak pada kesejahteraan rakyat, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Sorotan Pengamanan: Sinergitas vs Kritik Sipil
Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 620 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan ke lokasi. Selain menyiagakan personel, petugas juga menerapkan skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol guna mengantisipasi kemacetan total.
Namun, kehadiran personel TNI dalam pengamanan unjuk rasa ini sempat memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Menanggapi sorotan tersebut, Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana Nur Kurniawan, menegaskan bahwa keterlibatan TNI murni bagian dari kolaborasi.
“Ini kan kita sama-sama membangun, makanya TNI-Polri harus ini. Karena kita harus sinergitas,” ujar Dhana di lokasi pengamanan.
Berbeda dengan aksi di beberapa kota lain yang dimulai sejak pagi, massa aksi di Medan baru mulai berkumpul dan memadati kawasan DPRD Sumut pada siang hari.
Tolak Makanan Bergizi Gratis, Ini 9 Tuntutan BEM USU
Dalam orasinya, mahasiswa membawa 9 tuntutan utama yang dinilai mendesak dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu yang paling disorot adalah desakan untuk mengevaluasi program unggulan pemerintah pusat dan mengembalikan fokus pada sektor pendidikan.
Berikut adalah 9 poin tuntutan yang dibawa oleh massa aksi:
- Evaluasi Program MBG: Meminta pemerintah menghentikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan dialihkan ke program pemenuhan gizi yang lebih efektif dan efisien.
- Prioritas Pendidikan: Mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama nasional.
- Pelayanan Publik Daerah: Mendesak pemerintah daerah mengevaluasi total kualitas layanan listrik dan air bersih, menyusul keluhan warga Medan terkait pemadaman bergilir dan krisis air.
- Stabilitas BBM: Menuntut stabilitas harga BBM dan pengawasan ketat distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
- Transparansi Anggaran: Meminta efisiensi serta transparansi alokasi APBN dan APBD untuk program yang benar-benar prioritas.
- Tolak Dwifungsi Polri: Menolak tegas segala bentuk dwifungsi Polri dan menuntut akuntabilitas internal kepolisian.
- RUU Masyarakat Adat: Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
- Penanggulangan Bencana & Tambang Ilegal: Menuntut pertanggungjawaban penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta sanksi tegas bagi pelaku tambang ilegal.
- Janji Lapangan Kerja: Menagih janji politik Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan.
Hingga sore hari, situasi di sekitar Gedung DPRD Sumut dilaporkan masih dalam pengamanan ketat. Kendati arus lalu lintas mengalami penyesuaian, penyampaian aspirasi oleh elemen mahasiswa ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
