Anggota DPR RI Turun Tangan Atasi Polemik Universitas Darma Agung: LLDIKTI Jangan Tunduk ke Yayasan

Minggu, 28 Juni 2026 - 16:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan-Mediadelegasi: Anggota Komisi X DPR RI Adian Napitupulu mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera bersikap tegas dan berpihak pada keadilan. Ia meminta LLDIKTI tidak tunduk pada kepentingan yayasan dalam konflik internal Universitas Darma Agung sejak 2025.

Desakan itu disampaikan Adian usai menerima laporan dari Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA) yang mewakili mahasiswa, dosen, dan pegawai UDA.

Ia menyampaikannya kepada wartawan usai kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Jumat (26/9/2026).

Adian menyoroti sikap abai LLDIKTI yang disebutnya membuat hak dasar sivitas akademika UDA terabaikan. Berdasarkan laporan AKDA, ada 300 calon wisudawan yang sudah lunas ke yayasan lama, namun kembali ditagih oleh Yayasan Perguruan Darma Agung yang baru. Padahal Dirjen Kemdiktisaintek sebelumnya sudah menegaskan tidak boleh ada pungutan di luar biaya wisuda.

BACA JUGA:  Mahasiswa ISTP Demo Tuntut Kampus Dibuka, Ahli Waris TD Pardede: Tanggung Jawab Yayasan Hana Nelsri Kaban dan LLDikti

“Kenapa belum ada tindakan apapun dari LLDIKTI terhadap pihak kampus maupun yayasan sehingga mahasiswa, dosen dan pegawai tidak mendapatkan hak dasar mereka,” tegas Adian.

Selain persoalan wisuda, LLDIKTI juga dinilai lambat merespons kesulitan dosen mengurus Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai syarat sertifikasi, serta gaji dan THR pegawai UDA yang belum dibayar.

Karena itu, Adian meminta Kemdiktisaintek melalui LLDIKTI menegakkan kebijakan, bukan tunduk pada yayasan. “Harusnya LLDIKTI berani ambil sikap tegas jika ada yayasan pengelola kampus mengabaikan kebijakan yang harus dijalankan,” ujarnya.

Koordinator AKDA Liston Hutajulu menyebut pihaknya telah mengirim laporan ke Mendiktisaintek dan menyurati Komisi X DPR RI. Laporan itu berisi 8 poin tuntutan AKDA, antara lain: penyelesaian homebase dosen pasca Yayasan AHU 2025, pencairan BKD, kejelasan status ijazah Agustus 2025, penghentian penagihan ganda ke mahasiswa, klarifikasi status Gedung UDA, serta pembayaran gaji, THR, dan kepastian status pegawai.

BACA JUGA:  Kecamatan Medan Kota Juara Gala Siswa 2025

“Mahasiswa, dosen, dan pegawai tidak boleh menjadi korban konflik maupun dualisme. Kepastian pendidikan, perlindungan hak pendidik, dan kesejahteraan pegawai harus jadi prioritas,” kata Liston.

AKDA mendesak Yayasan, LLDIKTI, dan pemerintah segera mengambil langkah konkret secara adil, transparan, dan sesuai hukum. D|Red.

 

 

Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

5 views

Penulis : Ivan

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Unpad dan Poltekbang Medan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Tak Sekadar Rayakan HUT Golkar, Maruli Siahaan Hadirkan Kepedulian untuk 200 Pejuang Kehidupan di Medan
BPK Bongkar Masalah Beton Lapangan Merdeka Medan, Rp27,83 Miliar Jadi Sorotan
Miliaran Rupiah untuk BBM, BPK Temukan Masalah di Dishub Medan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Zulham Efendi Minta Pemko Medan Sigapi Teror Buaya Muara di Siombak
Pemko Medan Optimalkan Fitur E-Audit Cegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa
Satu Barisan Lawan Narkoba, Golkar Sumut Siap Bersinergi dengan Polda Sumut
HUT ke-62 Golkar: Andar Amin Harahap Pimpin Ziarah di TMP Medan

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 20:10 WIB

Unpad dan Poltekbang Medan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Tak Sekadar Rayakan HUT Golkar, Maruli Siahaan Hadirkan Kepedulian untuk 200 Pejuang Kehidupan di Medan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:40 WIB

BPK Bongkar Masalah Beton Lapangan Merdeka Medan, Rp27,83 Miliar Jadi Sorotan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Miliaran Rupiah untuk BBM, BPK Temukan Masalah di Dishub Medan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:54 WIB

Zulham Efendi Minta Pemko Medan Sigapi Teror Buaya Muara di Siombak

Berita Terbaru