Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seharusnya segera melaporkan keberadaan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada lembaga antirasuah tersebut. Hal ini dinilai sebagai bentuk kewajiban dan kesadaran seorang penyelenggara negara.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu dini hari, 4 Juli 2026. Ia menyatakan bahwa kesadaran untuk melaporkan hal mencurigakan adalah hal mendasar yang harus dimiliki pejabat tinggi.
“Ya, mestinya itu kesadaran dari pihak penyelenggara negaranya. Begitu menerima atau mengetahui adanya pemberian yang tidak jelas asal dan tujuannya, langkah pertama yang benar adalah melaporkannya, bukan sekadar mengembalikan saja,” tegas Taufik.
Ia mengingatkan bahwa kewajiban ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara seharusnya sudah memahami batasan dan tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya.
Sebelumnya, KPK telah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) serentak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Sebanyak 10 orang diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan aliran dana gelap dan pelanggaran hukum.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pada 1 Juli 2026 KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
Tuduhan yang dibebankan cukup berat, yakni dugaan suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi kuat adanya penerimaan gratifikasi terkait proses pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Di tengah berkembangnya kasus ini, muncul keterangan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia mengakui pernah menerima audiensi dari Suhardiman pada 2 Juni 2026, dan setelah pertemuan selesai diketahui ada sebuah amplop tertinggal di dalam ruangan kerjanya.
Raja Juli mengaku baru menyadari amplop itu setelah bupati tersebut pergi. Ia menyatakan segera memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan benda itu, mengaku tidak mengetahui isinya serta merasa tidak memiliki hak untuk menerima pemberian apa pun dalam bentuk apa pun.
Menurut penjelasannya, proses pengembalian baru terlaksana pada 12 Juni 2026 karena terkendala masalah jadwal pertemuan. Namun, penjelasan ini dianggap belum cukup memenuhi standar kepatuhan hukum menurut pandangan penyidik KPK.
Bagi KPK, mengembalikan saja tanpa melaporkan keberadaan amplop tersebut kepada lembaga berwenang justru membuka celah tanya. Hal ini dinilai tidak cukup untuk menghilangkan tanggung jawab dan tidak sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku bagi pejabat negara.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik, memicu pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman dan kepatuhan para pemimpin bangsa terhadap aturan antikorupsi. Masyarakat menunggu penjelasan lebih rinci serta proses hukum yang adil demi menjaga integritas lembaga pemerintahan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
