Kejagung Ajukan Banding Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim, Dinilai Terlalu Ringan untuk Rugikan Negara Rp809 Miliar

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anang Supriatna Kapuspenkum Kejagung memberikan keterangan kepada awak media terkait pengajuan upaya hukum banding atas vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Foto: Ist.

Anang Supriatna Kapuspenkum Kejagung memberikan keterangan kepada awak media terkait pengajuan upaya hukum banding atas vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tinggal diam atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Lembaga penuntut negara resmi mengajukan upaya hukum banding, dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepastian ini disampaikan secara resmi oleh juru bicara Kejagung, Anang, pada Kamis (2/7/2026). Ia menegaskan bahwa tim penuntut umum telah menerima salinan resmi putusan pengadilan dan langsung mengambil langkah hukum lanjutan pada hari yang sama.

“Tim Penuntut Umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor, dan pada hari ini kami sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut,” tegas Anang.

Meskipun melanjutkan perjuangan hukum, pihak kejaksaan menyatakan tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Namun, penghormatan itu tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan hukuman yang diberikan setimpal dengan dampak kerugian yang ditimbulkan.

“Kami tetap mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Namun, kami melihat masih ada hal-hal yang belum terakomodir secara maksimal, sehingga kami mengajukan banding guna memperjuangkan keadilan yang lebih nyata,” tambahnya.

BACA JUGA:  Hadir dengan Infus di Tangan, Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan Kasus Laptop Chromebook

Anang belum merinci secara rinci poin-poin keberatan yang akan diajukan. Ia menjelaskan bahwa seluruh argumen dan alasan kuat akan dituangkan secara tertulis dalam dokumen memori banding yang akan diserahkan kepada pengadilan tingkat banding dalam waktu dekat.

“Saat ini kami baru menyatakan sikap resmi. Nanti dalam memori banding akan dijelaskan secara mendetail apa saja yang menurut kami belum sesuai. Termasuk juga hal terkait status penahanan dan ketentuan hukuman yang dijatuhkan,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, majelis hakim telah memutuskan Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya, ia dihukum penjara selama 10 tahun, ditambah denda sebesar Rp1 miliar.

Denda tersebut harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan perpanjangan waktu maksimal satu bulan lagi. Jika tidak dibayar, asetnya akan disita dan dilelang; jika masih kurang, denda tersebut diganti dengan kurungan selama 190 hari.

BACA JUGA:  Nadiem Makarim Hadir di Tipikor Berjaket Gojek, Siap Bacakan Pleidoi Hadapi Tuntutan 18 Tahun Penjara

Lebih berat lagi, hakim membebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000. Jumlah ini mencerminkan besarnya kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan perangkat pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh jutaan siswa di seluruh Indonesia.

Apabila uang pengganti senilai ratusan miliar itu tidak dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, jaksa berwenang menyita seluruh harta kekayaan yang dimiliki. Jika nilainya tidak mencukupi, Nadiem harus menambah masa tahanan selama lima tahun lagi sebagai ganti rugi.

Putusan juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani selama proses persidangan akan dikurangkan dari masa hukuman. Namun, hakim tetap memerintahkan agar Nadiem Makarim tetap berada dalam tahanan hingga ada kepastian hukum lebih lanjut. Pengajuan banding ini kini menjadi sorotan publik, yang berharap hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang jabatan, demi memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera yang nyata. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

3 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru