Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat peran strategis perempuan dan keluarga dalam membangun budaya antikorupsi. Penanaman nilai-nilai integritas sejak lingkungan rumah tangga dinilai menjadi benteng utama guna melahirkan generasi yang menjunjung tinggi kejujuran serta menolak perilaku koruptif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Indonesia Berintegritas: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan sebagai pilar utama dalam keluarga.
“Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial,” ujar Basarin.
Menurutnya, baik sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi, maupun bagian dari masyarakat, perempuan memiliki posisi sentral untuk menjadi teladan sekaligus pengingat bagi anggota keluarga agar senantiasa memegang teguh kejujuran.
“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat,” ucapnya.
Basarin menambahkan, menjaga integritas merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota keluarga yang harus dibiasakan melalui tindakan sederhana dalam keseharian.
“Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar,” katanya.
Jaringan Organisasi Perempuan Jadi Ujung Tombak
Basarin menilai Sumatera Utara memiliki modal sosial yang sangat besar untuk menggaungkan gerakan antikorupsi. Dengan populasi penduduk perempuan yang mencapai sekitar 7,8 juta jiwa serta didukung jaringan organisasi luas seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan hingga tingkat desa dan kelurahan, edukasi integritas diyakini dapat menyebar secara masif.
“Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif,” tuturnya.
KPK Dorong Penerapan Sembilan Nilai Antikorupsi Sejak Dini
Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengapresiasi langkah progresif Pemprov Sumut dalam mengakselerasi pencegahan korupsi berbasis keluarga. Ia menekankan bahwa anak-anak akan lebih mudah menyerap nilai integritas melalui keteladanan sikap orang tua sehari-hari ketimbang sekadar nasihat lisan.
“KPK mendorong keluarga untuk membiasakan sembilan nilai utama antikorupsi sejak dini. Nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras,” pungkas David. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
