Jakarta-Mediadelegasi: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperbarui aturan mengenai mekanisme persidangan kode etik. Melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) kini dapat dilangsungkan secara virtual atau melalui media elektronik.
Aturan baru tersebut ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ketentuan persidangan daring ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sidang KKEP pada prinsipnya dilaksanakan di ruang sidang pada markas kepolisian, kecuali komisi menentukan lain. Terduga pelanggar wajib hadir baik secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan ketua KKEP. Apabila terduga pelanggar mangkir setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali, sidang tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.
Ketentuan ini menjadi pembaruan signifikan dibandingkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebelumnya, yang belum mengakomodasi opsi persidangan secara daring.
Jenderal Listyo Sigit Jalani Sidang Etik Pekan Depan
Penerbitan regulasi baru ini berdekatan dengan jadwal pelaksanaan sidang KKEP terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Listyo merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi jadwal persidangan etik tersebut serta memaparkan mekanisme pembentukan majelis hakim yang juga mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
“Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Brigjen Trunoyudo, dikutip Rabu (18/11/2026).
Trunoyudo menambahkan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri saat ini tengah merampungkan susunan majelis perwira tinggi (pati) yang akan mengadili Jenderal Listyo dengan merujuk pada Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
“Tepatnya di Pasal 42 ya, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) aturan baru tersebut, susunan organisasi KKEP yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota dapat diisi oleh personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. Dengan mengacu pada ketentuan ini, majelis sidang etik untuk Jenderal Listyo Sigit minimal harus berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) hingga setara Jenderal. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






