UKPBJ, kata dia, harus menjalankan proses tender dan untuk menentukan pemenang tender sesuai regulasi. Bahkan dia juga meminta aparat penegak hukum, untuk mengawal proses tender kegiatan proyek yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2021 tersebut.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dairi, Surung Charles Bancin saat dikonfirmasi mengatakan, proses tender melalui LPSE sudah terintegrasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi tidak mungkin ditukang-tukangi siapa yang akan jadi pemenang.
“Ada regulasi yang mengatur proses tender. Bahkan sekarang proses tender sudah lebih ketat dari pada sebelumnya. Proses tender melalui Sirup yang dibangun LKPP dengan azas transparansi,” katanya.
Adanya isu oknum yang membagi-bagikan proyek, menurutnya hal itu hampir tiap tahun muncul. Ia meyakini pegawai yang bertugas di UKPBJ akan profesional dalam menjalankan tugas.
Walaupun proyek sudah dilabeli, namun UKPBJ mempersilahkan penyedia jasa yang keberatan atau merasa dirugikan pada saat proses tender, untuk menyanggah hingga sanggah banding.
“Saya yakin UKPBJ menjalankan tupoksi secara profesional. Karena hingga sekarang belum ada hal yang negatif,” kata Charles.
