Saidin menceritakan, sejarah Istana Maimun dibangun dengan biaya kurang lebih 300 gulden. “Kalau sekarang senilai Rp300 miliar. Istana ini adalah istana ketiga setelah istana pertama Sultan Deli. Istana kedua di Kota Maksum dan ini yang ketiga. Kemudian dibangun Masjid Almaksum, biayanya Rp 1 triliun,” ujarnya.
Saidin mengakui ada yang kurang dalam proses perjalanan bangsa. Hanya saja pihaknya tetap semangat dan berpegangan pada sila kelima yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Itu juga yang dirasakan keraton-keraton Nusantara. Saat di Istana Bogor, kami mengatakan akan bergandengan tangan seluruh elemen bangsa, untuk keutuhan negara Indonesia yang modern. Tetapi, tidak melupakan jati dirinya sebagai negara yang bhineka. Oleh sebab itu, suatu hal yang luar biasa saat Ketua DPD RI mengangkat kembali kerajaan Nusantara dan berkujung kemana mana. Hal ini adalah tindak lanjut mewujudkan negara Indonesia yang lebih berkeadilan sosial,” katanya.
Saidin juga berharap Istana Maimun mendapat perhatian sebagai bagian dari cagar budaya nasional. Dia berharap istana ini bisa dibenahi. Sementara itu Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan jika resonansi yang terus disuarakan DPD terkait posisi kerajaan dan kesultanan nusantara akan memberi kesadaran, termasuk pemerintah dan bangsa Indonesia.
“Oleh karena itu saya akan memperjuangkan semua amanat para raja dan sultan nusantara dalam Deklarasi Sumedang. Kami akan menemui satu per satu para pihak terkait, khususnya di pemerintahan untuk merealisasikan amanah tersebut,” ujar LaNyalla.
Menurut LaNyalla hal ini juga akan disampaikan kepada penentu kebijakan daerah, baik gubernur dan bupati atau wali kota. Salah satu dari 7 Butir Titah Raja dan Sultan mengamanatkan, agar pemerintah daerah secara aktif melibatkan kerajaan dan kesultanan nusantara untuk ikut dalam Musrenbang Daerah. Sehingga pembangunan tetap memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan.D|rel
