Program UHC sendiri dirancang untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, terutama dalam kondisi darurat.
Dalam sejumlah kesempatan, Dinkes Sumut turut mengingatkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar memberikan pelayanan sesuai ketentuan. Apabila terbukti terjadi penolakan pasien, Hamid menegaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran berat.
“Kami pastikan akan ada sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan pasien,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus mencerminkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang menempatkan pengawasan layanan publik, termasuk sektor kesehatan, sebagai prioritas. Pemerintah daerah disebut ingin memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang adil dan profesional.
Meski demikian, Dinkes menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak diminta menghormati proses investigasi yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum hasil resmi diumumkan.
Pemerintah berharap kejadian ini dapat menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh fasilitas kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan tetap terjaga. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
