Calon Pimpinan Badan Pengelola TCUGGp Harus Paham Geopark

Wilmar Simanjorang: Pimpinan Badan Pengelola TCUGGp Harus Paham Geopark
Dr Wilmar Eliaser Simanjorang. Foto: dok-Mediadelegasi

Medan-Mediadelegasi:  Pegiat lingkungan Danau Toba Dr Wilmar Eliaser Simanjorang, mengatakan calon pimpinan yang akan mengisi formasi jabatan pada Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) harus figur kompeten dan memahami ilmu geopark.

Ilmu geopark adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya di suatu kawasan, guna  mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Khusus dalam konteks pengisian formasi jabatan pimpinan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, tentunya kita tidak ingin enam calon pimpinan yang akan ditetapkan nantinya oleh Gubernur Sumatera Utara ternyata tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya,” ujar Wilmar kepada Mediadelegasi, di Medan, Jumat (24/1).

Bacaan Lainnya

Sebagai informasi,  formasi jabatan yang akan segera diisi tersebut, yakni satu general manager dan lima manager.

Menurut dia, jajaran pimpinan baru Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark periode  empat tahun kedepan harus diisi figur yang benar-benar kompeten dan mampu bekerja profesional.

Sebab, lanjutnya, badan yang bernaung di bawah Pemprov Sumut itu saat ini sedang dihadapkan dengan tantangan mempertahankan status Geopark Kaldera Toba agar  tetap berada di dalam keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGGp).

Disebutkannya, dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko 4-5 September 2023 lalu, kawasan  Geopark Kaldera Toba mendapatkan “kartu kuning” dari UNESCO.

“Kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba  merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah itu tidak mampu memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan,” ujar mantan Penjabat Bupati Samosir itu.

Wilmar mengingatkan, kartu kuning yang diberikan Badan PBB yang mengurusi  pendidikan dan situs-situs kebudayaan tersebut  mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan sebelum akhir September 2025.

Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UGGp.

“Permasalahan ini juga sudah saya sampaikan  kepada Kantor Staf Presiden tahun lalu, namun sayangnya hingga hari ini belum juga ada langkah kongkret dari instansi pemerintah terkait maupun  pemangku kepentingan untuk membenahi Geopark Kaldera Toba agar mendapat kartu hijau atau green card dari UNESCO,,”  ujarnya.  D/Red

Pos terkait