Belakangan diketahui, bantuan itu malah diberikan kepada 28 UMKM yang bukan diajukan Asosiasi UMKM Taput. “Sementara 20 UMKM yang diajukan Asosiasi UMKM Taput sama sekali tidak dapat,” timpal Ketua Asosiasi UMKM Taput Dedy Tobing.
Ujiana menambahkan, pemberian kepada 28 UMKM kepada pelaku usaha yang bukan diajukan Asosiasi UMKM Taput itu merupakan penyimpangan dalam distribusi. “Gubernur janji kepada Asosiasi UMKM, tapi kenapa yang diberikan malah kepada yang bukan diajukan Asosiasi UMKM? Ini kan penyimpangan,” tegas Ana.
Bukan hanya dugaan penyimpangan distribusi, mereka juga menyampaikan bahwa bantuan peralatan tersebut ternyata spesifikasinya banyak yang tidak sesuai kebutuhan. Hal ini disampaikan Ida Ermayeni, seorang pelaku usaha UMKM.
“Saya kan butuh alat peras jeruk kasturi yang memiliki kapasitas produksi yang lebih besar. Tapi yang diberikan hanya alat manual berkapasitas produksi kecil sehingga tidak ada gunanya. Akhirnya saya menolak menerimanya,” kata Ida yang juga hadir di Kantor Ombudsman Sumut.
Menyikapi hal itu Abyadi kembali meminta gubernur mengawasi penyaluran atau pembagian bantuan Covid19 dan melakukan evaluasi secara rutin terhadap pejabat yang berwenang menanganinya.
“Ombudsman mengingatkan Pemprov janganlah main-main. Oalnya ini masalah sensitif. Di masa Covid19 ini banyak yang gampang tersinggung karena hidup sudah susah akibat Covid19. Makanya laksanakanlah program dengan benar, apalagi bantuan Covid-19 ini menyangkut uang negara,” tegas Abyadi.
Para pelaku usaha mikro kecil yang hadir di kantor Obudsman itu antara lain perwakilan dari Samosir, Medan, Dairi, Simalungun, Humbahas, Taput, Tebingtinggi, Deliserdang dan Toba. Mereka didampingi Ketua Asosiasi UMUM Sumut Ujiana Sianturi yang didampingi Togi R Panjaitan.
