Medan-Mediadelegasi: Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin akhirnya angkat bicara mengenai isu restrukturisasi utang dan dugaan markup biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut masih terus berlangsung antara pemerintah dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Bobby Rasyidin juga memastikan bahwa KAI sebagai salah satu pemegang saham KCIC akan bersikap kooperatif terhadap setiap permintaan data maupun keterangan yang diajukan oleh lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-China sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK,” ujar Bobby usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menjelaskan bahwa rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto lebih banyak membahas mengenai peningkatan layanan kereta komuter di wilayah Jabodetabek. Isu mengenai Kereta Cepat Whoosh hanya dibahas secara singkat.
“Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu (Whoosh), ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter,” tuturnya.
Namun demikian, Bobby mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung perlunya pembahasan lanjutan mengenai proyek kereta cepat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap proyek strategis nasional ini.
“Beliau sedikit menyinggung ini segera dibicarakan,” ujar Bobby.
Mengenai restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh, Bobby menjelaskan bahwa pembahasan masih berlangsung antara Danantara, sebagai holding BUMN transportasi, dengan pemerintah. KAI sendiri telah berkoordinasi dengan Danantara terkait hal ini.
“Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya,” kata dia.
Proyek KCJB yang dioperasikan oleh KCIC memang tengah menjadi sorotan publik setelah KPK mengonfirmasi adanya penyelidikan terkait dugaan markup biaya. Pemerintah pun telah menegaskan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proyek strategis nasional, termasuk Whoosh.
Pernyataan Dirut KAI ini diharapkan dapat memberikan sedikit kejelasan kepada publik mengenai perkembangan isu restrukturisasi utang dan dugaan markup biaya Kereta Cepat Whoosh. Masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat segera menyelesaikan permasalahan ini secara transparan dan akuntabel.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan pengelolaan proyek-proyek strategis nasional dilakukan secara efisien dan efektif. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar kebenaran dapat segera terungkap.
Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan markup biaya proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun, pemerintah telah memberikan jaminan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
