Jakarta-Mediadelegasi: Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara total. Desakan keras ini menyusul berulangnya kasus keracunan massal, termasuk insiden memilukan yang menyebabkan FBP (16), seorang siswi SMK di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, mengalami kehilangan ingatan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa berulangnya kasus keracunan ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak asasi serta keselamatan anak-anak.
“MBG semakin tidak layak untuk diteruskan. Hentikan! Kasus hilangnya ingatan seorang siswi di Kabupaten Karo yang jatuh sakit usai menyantap MBG sangat memilukan. Ini adalah kegagalan negara melindungi hak asasi anak dan menunjukkan betapa buruknya program tersebut,” tegas Usman.
Usman menilai janji pembenahan tata kelola MBG oleh pemerintah hanyalah isapan jempol semata. Buktinya, korban keracunan terus bermunculan di berbagai daerah. Sepanjang awal September saja, hampir 2.000 orang dilaporkan menjadi korban keracunan di Sidoarjo (Jawa Timur), Rembang (Jawa Tengah), Agam (Sumatra Barat), hingga Tana Toraja (Sulawesi Selatan).
Secara nasional, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat akumulasi korban keracunan MBG di 36 provinsi telah menembus 43.838 orang. Angka tersebut terdiri dari 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban sepanjang Januari hingga awal September 2026.
Kasus di Karo sendiri bermula dari insiden keracunan massal pada 13 Agustus lalu yang berdampak pada 265 siswa dari tiga sekolah. Makanan tersebut diduga disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur milik Kodim setempat. Akibat insiden ini, FBP mengalami gejala berat hingga berujung pada hilangnya ingatan, di mana ia tak lagi mampu mengenali keluarga, guru, maupun teman-temannya.
Amnesty Internasional pun mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh insiden keracunan MBG dan menuntut pertanggungjawaban pidana dari pihak pengelola yang lalai. Pemerintah juga didesak memindahkan alokasi anggaran MBG ke sektor lain setelah berkonsultasi dengan pihak sekolah dan guru. (Dilansir dari amnesty.id)
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
Sumber Berita: amnesty.id
