Medan-Mediadelegasi: Forum Anak Nusantara (FaNs) menginngatkan para Kepala Desa (Kades) agar lebih berhati-hati dalam penyaluran dana yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Muhajir Sitorus (foto), Ketua FaNs kepada wartawan, Jumat (1/5) di Medan mengatakan nominal anggaran yang disiapkan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 cukup besar. “Program ini harus diawasi dan dipantau,” tegasnya.
Menurutnya, program ini sangat baik untuk membantu masyarakat dalam menghadapi stuasi sekarang, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pendataan dan pendistribusian hingga penerimaannya.
Untuk diketahui, sambungnya, sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sasaran penerima BLT Dana desa adalah keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (Exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Muhajir Sitorus berharap Pemerintahan Desa harus jeli dalam mendata dan mengkategorikan masyarakatnya perihal yang berhak mendapat bantuan. “Kades dan Kepala Dusun tentunya lebih mengetahui masyarakatnya yang berhak menerima, jangan sampai tumpang-tindih,” ungkapnya.
Selain itu Muhajir juga mengingatkan para pihak yang berwenang khususnya Kades dapat menjalankan program ini dengan transparan dan berkeadilan.
Dikatakan, dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020, BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Pelaksanaan BLT Dana Desa menjadi tanggung jawab setiap Kades.
“Kades harus berhati-hati jangan sampai ada berita tentang penangkapan Kades terkait korupsi BLT Dana Desa,” ketusnya. D|Red-02|Rel
Setuju dengan pak muhajir sitorus, kalo bs lgsg diawasin pembagian blt nya pak biar tidak tumpang tindih