Medan-Mediadelegasi : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum atas lahan di Indonesia, terutama di Sumut. Menurutnya, sertifikat yang diterbitkan ATR/BPN menjadi data dasar yang akan menjauhkan konflik agraria.
Bobby Nasution menyebutkan bahwa persoalan tanah bisa menjadi masalah besar dan bahkan bisa merenggut nyawa. Konflik agraria tidak jarang melibatkan organisasi dan massa, sehingga peran ATR/BPN sangat penting dalam hal ini.
Dalam kesempatan ini, Bobby Nasution juga berharap bahwa layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) Elektronik bisa secepatnya diimplementasikan untuk memberikan layanan maksimal pada masyarakat. Menurutnya, layanan cepat dan ketepatan dalam melayani masyarakat terkait lahan sangat penting.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut Sri Pranoto mengatakan bahwa peluncuran layanan HAT Elektronik merupakan babak baru pengelolaan pertanahan di Sumut. Layanan ini akan mempercepat secara signifikan proses sertipikasi tanah di Sumut.
Sri Pranoto juga menyebutkan bahwa layanan pertanahan yang diberikan ATR/BPN Sumut saat ini sudah memuaskan. Di Triwulan II 2025, jumlah pengaduan tercatat menurun 30%, tingkat kepuasan masyarakat meningkat 85%, dan layanan tepat waktu 92%.
Dengan implementasi layanan HAT Elektronik, Sri Pranoto berharap bahwa proses sertipikasi tanah bisa lebih cepat dan efisien. Hal ini juga dapat memitigasi konflik agraria yang ada di Sumut.
Pada kesempatan ini, ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), wakaf, masyarakat, dan aset Pemprov. Selain itu, ATR/BPN Sumut juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) percepatan sertifikasi aset-aset Pemprov Sumut.
