Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menanggapi pernyataan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait pembagian kuota haji tambahan yang kontroversial. Yaqut sebelumnya berdalih pembagian kuota secara 50:50 antara jemaah reguler dan jemaah khusus dilakukan demi menjaga keselamatan jemaah haji, atau hifdzun nafs.
KPK Tolak Dalih Hifdzun Nafs
Namun, KPK menilai alasan tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pengecekan langsung ke Arab Saudi untuk memverifikasi kondisi fasilitas ibadah haji. Hasilnya, KPK menemukan bahwa fasilitas yang tersedia sudah sangat layak dan memadai untuk menampung jemaah haji.
“Kami ke Arab Saudi berangkat bersama tim auditor dari BPK, juga mengecek terkait dengan ketersediaan fasilitas ibadah haji ya, dan di sana juga sudah sangat proper, bagus gitu ya untuk penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kami pikir alasan itu tidak pas gitu ya,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).
Dengan temuan tersebut, KPK berpendapat bahwa pembagian kuota tambahan seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus. KPK menyayangkan keputusan Yaqut yang membagi kuota tambahan dengan alokasi 50:50, karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal penambahan kuota tersebut.
“Ya sehingga kami melihat memang fasilitas tersedia gitu ya. Artinya ya seharusnya tidak dilakukan splitting 50 persen 50 persen gitu kan ya,” imbuh Budi.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/penetapan-tersangka-gus-yaqut-sesuai-prosedur/
Budi menjelaskan bahwa penambahan kuota haji sebanyak 20.000 seharusnya dimanfaatkan untuk mengurangi daftar tunggu jemaah haji yang semakin panjang. Ia menekankan bahwa banyak calon jemaah haji yang telah menunggu hingga puluhan tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.
“Banyak calon jemaah haji yang sudah menunggu hingga puluhan tahun,” katanya.
