Cici menambahkan, anggaran efisiensi seharusnya dialihkan untuk kepentingan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“DPRD Medan harus memperjuangkan upah yang layak, kesejahteraan serta status yang jelas bagi guru honorer melalui regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak,” ujarnya.
Tuntutan lainnya, yaitu meminta agar kinerja anggota DPRD Medan segera dievaluasi dan menolak rencana pengesahan UU TNI dan RUU Polri yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik militeristik dan represif terhadap rakyat sipil.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam wadah HMI tersebut.
“Kami pro rakyat. Kami baru satu tahun menjadi anggota DPRD, yakin lah kami akan memperjuangkannya,” kata Hadi.
Massa HMI saat menyampaikan tuntutan terlihat duduk bersama sejumlah anggota DPRD Kota Medan di pelataran halaman gedung dewan, sembari makan pisang. D|Red
