Jakarta-Mediadelegasi: Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengambil langkah strategis guna memperkuat kinerja Korps Adhyaksa di awal tahun 2026. Melalui kebijakan terbaru, pucuk pimpinan Kejaksaan RI tersebut melakukan mutasi dan rotasi terhadap 34 personel di berbagai tingkatan jabatan. Langkah ini dipandang sebagai upaya penyegaran organisasi demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Fokus utama dalam mutasi kali ini adalah pengisian jabatan-jabatan kunci di daerah. Sebanyak 19 jaksa senior diberikan kepercayaan penuh untuk menduduki posisi strategis sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Penempatan para jaksa pilihan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam penuntasan kasus-kasus hukum di tingkat kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pergeseran gerbong jabatan tersebut. Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026, Anang menegaskan bahwa perpindahan jabatan ini merupakan hal yang lumrah dan diperlukan dalam dinamika organisasi Kejaksaan. Menurutnya, mutasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman baru serta tantangan yang lebih luas bagi para jaksa.
Jaksa Agung Tunjuk 19 Kepala Kejaksaan Baru
Landasan hukum mutasi besar-besaran ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-24/C/01/2026. Surat sakti yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2026 tersebut menandai babak baru bagi puluhan personel yang namanya tercantum di dalamnya. Surat keputusan ini ditandatangani secara resmi oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin), Hendro Dewanto, atas nama Jaksa Agung.
Salah satu sosok yang menjadi pusat perhatian dalam daftar mutasi ini adalah Lie Putra Setiawan. Nama Lie bukanlah sosok asing di dunia penegakan hukum tanah air, mengingat ia merupakan mantan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki rekam jejak mumpuni. Pengalaman panjangnya dalam menangani kasus-kasus korupsi kakap menjadi modal berharga bagi jabatan barunya.
Sebelumnya, Lie Putra Setiawan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Poso. Berdasarkan mandat terbaru dari Jaksa Agung, ia kini ditarik untuk memimpin Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Perpindahan ini dinilai sebagai langkah strategis mengingat dinamika hukum di wilayah Jawa Timur yang memerlukan kepemimpinan yang tegas dan berpengalaman.
Selain Lie, terdapat daftar panjang nama-nama lain yang mendapatkan tugas baru sebagai Kajari. Di wilayah barat Indonesia, Kardono dipercaya menjabat sebagai Kajari Aceh Barat Daya, sementara Sigit Sugiarto akan memimpin Kejari Kepulauan Anambas. Penempatan ini menunjukkan distribusi talenta yang merata dari ujung barat hingga wilayah kepulauan terluar Indonesia.
Untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Beni Putra resmi menjabat sebagai Kajari Bontang, sementara Syamsurezky memimpin Kejari Takalar dan Erik Yudistira di Kejari Barru. Di bagian tenggara, Azi Tyawhardana mendapat mandat memimpin Kejari Kendari dan Lasargi Marel bertugas sebagai Kajari Wakatobi. Pergeseran ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan hukum di sektor maritim dan sumber daya alam.
Di wilayah Pulau Jawa yang memiliki kepadatan perkara cukup tinggi, Slamet Jaka Mulyana ditunjuk memimpin Kejari Purwokerto, Zam Zam Ikhwan sebagai Kajari Gresik, dan Niko sebagai Kajari Indramayu. Selain itu, Budhi Purwanto akan menjabat di Kejari Gunung Kidul serta Arya Wicaksana dipercaya memimpin Kejari Batu guna menjaga stabilitas hukum di wilayah tersebut.
