Jakarta-Mediadelegasi: Hakim konstitusi Guntur Hamzah menegaskan bahwa SD-SMP gratis harus menjadi prioritas pemerintah dengan anggaran pendidikan yang tersedia dalam APBN, tanpa membedakan status sekolah negeri dan swasta. Hal ini ia sampaikan ketika bertanya kepada ahli dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felicia, dalam sidang lanjutan uji materi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/7/2024).
Guntur mengingatkan, Pasal 31 UUD 1945 telah mengamanatkan hal tersebut. “Di situ jelas kali disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dari (alokasi minimal anggaran pendidikan dalam APBN) 20 persen tadi, minimal,” kata Guntur.
Dengan amanat konstitusi ini, menurutnya, pemerintah perlu menghitung ulang berapa kebutuhan penyelenggaraan SD-SMP gratis.
“Berapa anggarannya pendidikan dasar itu? berapa anggaran pendidikan dasar tanpa melihat atribut negeri/swasta,” ucap dia. “Prioritasnya adalah untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang mana itu, tidak melihat mereka, tidak melihat status, tidak melihat atributnya, tapi dia adalah SD, SMP. Selesaikan ini dengan anggaran tersedia yang 20 persen itu,” jelas Guntur. Ia menyoal anggaran pendidikan tahun 2024 dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 665 triliun, sebagaimana dipaparkan Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek, Vivi Andriani, yang dihadirkan sebagai saksi dalam uji materi ini.
Dari jumlah itu, anggaran yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan SD dan SMP di Indonesia cuma Rp 236,1 triliun.
