“Kajari Medan Rahmatsyah menyatakan berkas dari Polrestabes Medan lengkap P21, kemudian melimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan. Seperti ada yang gak beres dalam hubungan konstitusi ini. Maka, BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan minta agar kedua pejabat diperiksa dan dicopot dari jabatannya, diduga ada permainan hukum yang mengorbankan kader partai,” tegas Rion.
Permintaan BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan untuk memeriksa dan mencopot jabatan Kapolresta Medan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan ini karena diduga terindikasi penyalahgunaan wewenang, sebagai penegak hukum yang tidak profesional.
Dalam perjalanan proses hukum perkara register 1870 dan 1871 itu banyak ditemukan hal-hal yang tidak masuk akal, pernah dilakukan gelar perkara di Polda Sumut, hasilnya tidak ditemukan alat bukti untuk jadikan tersangka kedua kader. Lebih anehnya, penasehat hukum diinformasikan dilakukan gelar perkara sampai di Mabes Polri untuk menjadikan tersangka kader PDI Perjuangan itu.
“Siapa sebenarnya pelapor bernama Parto ini, sehebat apa pemilik bangunan ruko bernama Amiruddin Cemara itu. Sehingga bisa mengatur institusi penegak hukum Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia ini?,” tanya Rion sambil mengerutkan dahi karena begitu berpengaruhnya memaksakan kehendaknya.(D|Med-24|rel)
