Sejauh ini, sebut dia, perjalanan ulos menuju salah satu warisan dunia (world heritage) kategori warisan budaya tak benda oleh masih terus diupayakan agar mendapat pengakuan secara resmi dari organisasi internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO).
Edison berharap penyelenggaraan Parade Ulos tahun 2023 dapat dijadikan momentum penting bagi penguatan status Geopark Kaldera Toba geopark yang kini terancam dicabut keanggotaannya dari UNESCO Global Geoparks.
“Tentunya kita tidak ingin status Geopark Kaldera Toba yang telah diperjuangkan dengan susah payah akhirnya dicabut hanya tidak mampu memenuhi aturan yang dipersyaratkan oleh UNESCO Global Geoparks,” ucap Edison.
Sanksi atau peringatan berupa kartu kuning (yellow card) yang diberikan kepada Geopark Kaldera Toba saat ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk DPR RI.
Karena itu, kata dia, Komisi X DPR RI secara khusus mengundang KMDT bersama pemangku kepentingan atau stakeholders untuk membahas permasalahan tersebut dalam acara rapat dengar pendapat di gedung Nusantara I komplek DPR RI, Senayan, Jakarta pada 2 Oktober 2023.
“Tujuan dari agenda rapat dengar pendapat tersebut guna mencari akar masalah sekaligus evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan. Upaya ini bernilai krusial demi Danau Toba tidak terdepak dari daftar Geopark UNESCO,” ujarnya.
Pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPRI RI Syaiful Huda, Edison menegaskan KMDT akan terus berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah agar Danau Toba sebagai salah satu Taman Bumi tidak dicabut status keanggotaannya dari UNESCO Global Geoparks.
Sebab, katanya, jika Geopark Kaldera Toba dicabut akan berkorelasi negatif terhadap kepariwisataan Indonesia khususnya di Geopark Kaldera Toba, yang telah ditetapkan menjadi salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). D|Red
