Ketum KMDT Ajak Masyarakat Semarakkan Parade Ulos Keliling Danau Toba

Ketum KMDT Ajak Masyarakat Semarakkan Parade Ulos Keliling Danau Toba
Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Edison Manurung (keenam kiri) didampingi Wakil Ketua Mandalasah Turnip dan unsur pengurus KMDT lainnya saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, di gedung Nusantara I komplek DPR RI Senayan Jakarta, pada 2 Oktober 2023. Foto: dok-KMDT

Medan-Mediadelegasi: Ketua Umum (Ketum) DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Edison Manurung mengajak masyarakat untuk datang menyemarakkan Parade Ulos sepanjang 1.000 meter yang akan diarak keliling kawasan wisata Danau Toba, mulai 15 Oktober hingga 18 Oktober 2023.

“Mari kita sukseskan penyelenggaraan Parade Ulos sepanjang 1.000 meter di kawasan Danau Toba yang digelar dalam rangka peringatan Hari Ulos Nasional tahun 2023,” kata Edison saat diwawancarai Mediadelegasi melalui sambungan telepon dari Medan, Senin (9/10).

Acara Parade Ulos sepanjang 1.000 meter mengusung tema “Ulos For Indonesia” dan sub tema “Ulos Menyatukan Kita” akan berlangsung selama tiga hari, dimulai dari Jembatan Tanah Ponggol Pangururan, Kabupaten Samosir dan berakhir di open stage Parapat, Kabupaten Simalungun.

Bacaan Lainnya

Edison menekankan, kain tenunan ulos sebagai kearifan budaya Batak merupakan buah pikir dan hasil dari seni kualitas tinggi sebagai warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan.

Penetapan ulos menjadi warisan budaya tak benda dan peringatan Hari Ulos Nasional pada setiap tanggaI 17 Oktober oleh Pemerintah Indonesia merupakan suatu harapan baru untuk melangkah menuju warisan dunia (world heritage).

Mantan ketua DPP KNPI era tahu 1990-an ini menyatakan bahwa KMDT sangat mendukung setiap kegiatan yang berorientasi untuk melestarikan kain tenunan khas Batak tersebut, termasuk penyelenggaraan Parade Ulos sepanjang 1.000 meter yang dinisiasi oleh Yayasan Pusuk Buhit.

“Parade Ulos sepanjang 1.000 meter termasuk salah satu bentuk upaya pelestarian dan pengembangan pesona tenun kain Ulos kepada dunia,” ujarnya.

Ditambahkannya, upaya pelestarian ulos juga merupakan salah satu program kerja pengurus dan jajaran anggota KMDT di seluruh Indonesia, selain sejumlah program yang berorientasi di bidang konservasi lingkungan, edukasi wisatawan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejauh ini, sebut dia, perjalanan ulos menuju salah satu warisan dunia (world heritage) kategori warisan budaya tak benda oleh masih terus diupayakan agar mendapat pengakuan secara resmi dari organisasi internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO).

Edison berharap penyelenggaraan Parade Ulos tahun 2023 dapat dijadikan momentum penting bagi penguatan status Geopark Kaldera Toba geopark yang kini terancam dicabut keanggotaannya dari UNESCO Global Geoparks.

“Tentunya kita tidak ingin status Geopark Kaldera Toba yang telah diperjuangkan dengan susah payah akhirnya dicabut hanya tidak mampu memenuhi aturan yang dipersyaratkan oleh UNESCO Global Geoparks,” ucap Edison.

Sanksi atau peringatan berupa kartu kuning (yellow card) yang diberikan kepada Geopark Kaldera Toba saat ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk DPR RI.

Karena itu, kata dia, Komisi X DPR RI secara khusus mengundang KMDT bersama pemangku kepentingan atau stakeholders untuk membahas permasalahan tersebut dalam acara rapat dengar pendapat di gedung Nusantara I komplek DPR RI, Senayan, Jakarta pada 2 Oktober 2023.

“Tujuan dari agenda rapat dengar pendapat tersebut guna mencari akar masalah sekaligus evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan. Upaya ini bernilai krusial demi Danau Toba tidak terdepak dari daftar Geopark UNESCO,” ujarnya.

Pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPRI RI Syaiful Huda, Edison menegaskan KMDT akan terus berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah agar Danau Toba sebagai salah satu Taman Bumi tidak dicabut status keanggotaannya dari UNESCO Global Geoparks.

Sebab, katanya, jika Geopark Kaldera Toba dicabut akan berkorelasi negatif terhadap kepariwisataan Indonesia khususnya di Geopark Kaldera Toba, yang telah ditetapkan menjadi salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). D|Red

Pos terkait